Pendamping Desa Diminta Awasi Kinerja Kades

PENGAWASAN DANA DESA-Kunjungan lapangan kegiatan Sekretariat Bersama Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa Kabupaten OKU Tahun 2020 di Aula Hotel Grand Kemuning Baturaja, Selasa (8/9/2020).

Laporan : Armiziwadi

Baturaja, Sumselupdate.com-Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumsel Drs Uzirman Irwandi, MM, mengharapkan peran serta camat, tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal dana desa, dalam membantu kepala desa (Kades) dalam pengelolaan keuangan desa.

Bacaan Lainnya

hal itu disampaikannya saat kunjungan lapangan kegiatan Sekretariat Bersama Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa Kabupaten OKU Tahun 2020 di Aula Hotel Grand Kemuning Baturaja, Selasa (8/9/2020).

“Jadi semua pihak harus membantu kepala desa dalam mengelola dana desa,” kata dia.

Kepala Dinas PMD Kabupaten OKU Drs Achmad Firdaus, MSi, melaporkan, pelaksanaan proses penyaluran dana desa tahap I telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2020 sebanyak 91 desa. Sedangkan penyaluran dana desa tahap I pada tanggal 11 Mei 2020 sebanyak 52 desa.

Foto bersama usai kegiatan.

Dana desa tahap I telah disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 bulan, yaitu bulan pertama sebesar 15%, bulan kedua sebesar 15%, dan bulan ketiga sebesar 10%.

BLT-DD dari bulan April s/d Juni 2020 sebesar Rp600.000 per bulan telah disalurkan ke-143 desa dengan total sebesar Rp42.373.800.000, dengan jumlah penerima 23.541 KK ,dan telah terealisasi sebesar Rp28.033.200.000, dengan jumlah penerima 15.574 KK pada bulan Juli.

“Penyaluran dana desa tahap II bulan pertama pada tanggal 8 Juli 2020 sebesar 15% untuk 143 desa.
BLT-DD bulan Agustus telah tersalur 31 desa,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati OKU Drs Johan Anuar, SH, MM, mengharapkan kepada Tim Koordinasi Sekretariat Bersama Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan permasalahan dana desa Kabupaten OKU dapat membina dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa dan alokasi dana desa.

“Sehingga dapat dideteksi setiap adanya penyimpangan oleh oknum kepala desa atau kesalahan prosedur dalam pelaksanaannya yang dapat menimbulkan kerugian negara,” jelasnya.

Jumlah dana yang besar setiap tahun tentunya diperlukan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Sebagai aparatur desa harus mampu memahami proses pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dengan baik, hemat, terarah dan terkendali serta dapat dipertanggungjawabkan secara adminstrasi, teknis dan hukum.

Pada bulan April yang lalu, Pemkab OKU bersama pihak kepolisian, kata dia, telah melaksanakan perjanjian kerjasama dalam rangka pembentukan tim sekretariat bersama pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa Kabupaten OKU.

Dengan adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan desa, maka diharapkan tenaga ahli Kabupten OKU, pendamping yang bertugas di kecamatan dan desa agar selalu mempelajari aturan dan maksud perubahan peraturan dengan baik, sehingga dapat ditransformasikan kepada kepala desa dan perangkat desa.

Kepada peserta rapat pembinaan ini agar dapat memahami laporan tentang pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2020 ini, sehingga hasil laporan keuangan desa tidak mengalami keterlambatan dan sesuai dengan standar akuntansi yang diatur dalam perundang-undangan. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.