Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Bidang Hukum Polda Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Hotel The Zuri Palembang, Kamis (4/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kemenkum Sumsel diwakili Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan, Heriyono Tardjono, yang hadir sebagai narasumber.
Rakernis diikuti jajaran Bidang Hukum Polda Sumsel serta personel bidang hukum dari Polres jajaran. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman hukum, serta menyamakan persepsi dalam menghadapi perkembangan regulasi dan dinamika penegakan hukum.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Hukum Polda Sumsel, Sigit Adi Wuryanto. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel fungsi hukum guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin kompleks.
Selain itu, Sigit juga menegaskan bahwa sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang lebih baik.
Pada kesempatan tersebut, Heriyono Tardjono menyampaikan materi bertajuk ‘Konstruksi Hukum Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris dalam Sistem Hukum di Indonesia’.
Dalam paparannya, ia menjelaskan berbagai aspek terkait kewenangan dan kewajiban notaris sebagai pejabat umum, dasar hukum pemeriksaan notaris, hingga mekanisme pemanggilan notaris dalam proses penegakan hukum.
Heriyono juga menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap pelaksanaan jabatan notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan dari peserta terkait implementasi aturan hukum dalam praktik penegakan hukum di lapangan.
Melalui forum tersebut, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman antara Kementerian Hukum dan aparat penegak hukum sehingga koordinasi dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa kolaborasi antara Kementerian Hukum dan aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang kuat dan berkeadilan.
“Sinergi yang baik antarinstansi akan memperkuat kualitas pelayanan dan penegakan hukum. Melalui forum-forum seperti ini, kita dapat membangun pemahaman yang sama sehingga pelaksanaan tugas di lapangan semakin efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Maju.
Ia berharap kegiatan Rakernis ini dapat semakin mempererat koordinasi dan kerja sama antara Kementerian Hukum dan Kepolisian dalam mendukung terciptanya kepastian hukum, pelayanan publik yang berkualitas, serta penegakan hukum yang profesional di Sumatera Selatan.
Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat antusiasme peserta yang aktif berdiskusi mengenai berbagai persoalan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
(**)











