Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Forum Diskusi Peningkatan Kapasitas Analisis Hukum (FOKUS HUKUM) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (22/07/2026).
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, mengikuti kegiatan secara virtual. Sementara itu, dari Ruang Teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, kegiatan diikuti oleh Koordinator Tim Kerja Analis Hukum, Nurhidayat Hamid, bersama tim.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Arfan Faiz Muhlizi, yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas analisis hukum sebagai landasan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Selanjutnya, narasumber Ranggalawe Suryasaladin menyampaikan materi bertajuk “Penguatan Regulasi Dalam Mendukung Integrasi Usaha Mikro dan Kecil ke Dalam Rantai Pasok Nasional.”
Dalam paparannya disampaikan bahwa penguatan regulasi diperlukan untuk mendorong daya saing Usaha Mikro dan Kecil (UMK), mulai dari peningkatan kapasitas usaha, kemudahan akses permodalan, perlindungan kekayaan intelektual, hingga perluasan akses pasar sehingga UMK dapat menjadi bagian dari rantai pasok nasional.
Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang analisis hukum, menjadi faktor penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
“Forum seperti ini menjadi sarana yang sangat baik untuk memperkuat kompetensi analis hukum dalam merespons berbagai dinamika regulasi. Dengan kapasitas yang terus meningkat, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan semakin berkualitas dan mampu mendukung pembangunan hukum yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Maju.(rel)











