PWI Sumsel Bareng Polda Sumsel Ngopi COW, Kupas Patuhi KEJ Masihkah Terjerat Pidana?

Persatuan Wartawan Indonesia Sumatra Selatan (PWI Sumsel) menggelar Ngopi COW (Ngobrol pintar caro wartawan) bersama Polda Sumsel di kantor PWI Sumsel Jalan Supeno No 11 Palembang, Selasa (21/12/2021).

Palembang, Sumseupdate.com – Persatuan Wartawan Indonesia Sumatra Selatan (PWI Sumsel) menggelar Ngopi COW (Ngobrol pintar caro wartawan) barsama Polda Sumsel di kantor PWI Sumsel Jalan Supeno No 11 Palembang, Selasa (21/12/2021).

Ngopi COW dengan tema ‘Mematuhi KEJ dan Kode Perilaku Wartawan, Masihkah Terjerat Pidana?’. menghadirkan Kapolda Sumsel  Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH diwakili Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriyadi, Ketua DKP PWI Sumsel H Kurnati Abdullah, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumsel Anwar Rasuan, Penasihat PWI Sumsel H Muslimin.

Read More

Acara berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar mengatakan, permasalahan wartawan yang berupa produk jurnalistik untuk tidak diselesaikan melalui kepolisian.

“Sesuai dengan kerjasama PWI dengan Kapolri derta Komnas HAM, permasalahan yang menyangkut produk jurnalistik ketentuan prosedurnya melalui Dewan Pers terlebih dahulu. Ya, hal itu tercantum dalam UU ITe ayat 7 poin kedua,” ujar pria yang dipanggil Firko ini.

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi, mengakui sejauh ini kepolisian memang sering mendapatkan laporan dari warga.

“Ya, kalau soal laporan pencemaran nama baik oleh rekan pers ada. Biasanya rekan di lapangan tidak konfirmasi terlebih dahulu. Dan hal itulah yang menjadikan permasalahan terkait laporan,” ujarnya.

Namun dalam hal ini, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan PWI terkait laporan.

“PWI juga perlu memperhatikan banyak media yang tidak terdaftar. Terus terang jika ada nomor yang tidak dikenal mau konfirmasi saya tidak angkat. Karena jika wartawan di Sumsel, sebagian besar ada nomornya saya. Kita juga akan memberikan informasi apa saja, asal sumbernya jelas. Kita akan selalu menjaga sinergitas Polda dan media,” ungkapnya.

Bahkan, pihaknya juga terbuka bagi wartawan yang ingin meliput kegiatan di Polda Sumsel.

“Asalkan ada surat tugas dari kantornya, kami terima,” tegas Supriyadi.

Ketua DKP H Kurnati Abdullah mengatakan wartawan harus banyak belajar tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan.

“Ya, saya yakin kawan-kawan wartawan banyak yang tidak membaca KEJ dan Kode Perilaku Wartawan. Ya, KEJ dan Kode Perilaku Wartawan itu hampir tidak ada bedanya. Namun, kita harus membaca dan memahami isi KEJ dan Kode Perilaku Wartawan,” pinta mantan Ketua PWI Sumsel dua periode ini

Ia mengakui, banyak wartawan saat ini dalam penulisan berita hanya copy paste.

“Boleh saja copas berita, tapi diubahlah dan dicek dulu kebenaran berita itu. Lalu mengkonfirmasi lagi,” pungkasnya.

Dikatakan dia, mengingat banyaknya keluhan dari pejabat jika banyak media online yang belum terverifikasi.

“Kita harus mengikuti aturan dewan pers. Jadi untuk mendirikan media tidak serta merta. Harus memiliki landasan yang kuat serta memiliiki profesionalitas,” jelasnya.

Terpisah, penasehat PWI Sumsel, H Muslimin, menjelaskan wartawan harus mengetahuai KEJ dan KPW. Ini menurutnya, dasar pemikiran bahwa kita memiliki prinsip dasar secara nasional sesuai UUD’45. Dimana neg akita adalah negara hukum. Selain itu, dalam negara berdaulat Demokrasi yang berkuasa adalah rakyat.

“Hukum dan demokrasi akan menjunjung tinggi hak azazi manusia. Mengacu pada prinaip dasar UU Pers yang dibuat,” kata dia.

Dimana dalam pasal 3 ayat 1, disebtukan jika pers adalah sebagai sarana media informasi, Pendidikan, hiburan serta control sosial.

“Khusus control sosial sering berbenturan dengan pemahaman demokrasi yang berbeda. Kontrol sosial berkaitan dengan kritik sosial. Dan penguasa. Umumnya penguasa enggan  di kritik. Sedang pemikiran menolak kritik adalah pemahaman otoriter, Karena enggan dikontrol mebghambar kebebasan pers,” jelasnya.

Dia juga mengatakan kebebasan pers di Indonesia sendiri, sejauh ini masih rendah. Bahkan angkanya dibawah 40 persen.

“Meskipun sangat rendah kita lebih baik dari singapura dan Vietnam,” jelasnya.

Dia juga mencatat banyak kasus kekerasan yang terjadi. Dimana sejauh ini sudah ada 865 kasus kekerasan fisik dan non fisik, terhadap pers.

“Termasuk didalamnya melakukan pemidanaan wartawan,” jelasnya.

Kasus pemidanaan menuut Muslimin, tidak boleh terjadi. Ada UU Pers, HAM dan UU dasar 1945. Apalagi, dengan Polri dan Kompolnas sudah ada jalinan kerjasama.

“Dengan dasar itu, tentu tidak juga wartawan kebal hukum. Wartawan harus memperhatikan hukum dan koridor. KEJ dan KPW harus ditaati,” pintanya, sembari menjelaskan bisa melihat UU Pers mengenai perlindungan wartawan.

Sementara itu, wakil ketua bidang organisasi H Anwar Sy Rasuan, mengatakan di Sumsel tercatat ada sebanyak 1200 anggota PWi yang tersebar di kota dan kabupaten. Sedang dikota Palembang sendiri  kurang lebih 600 orang.

Dia juga menyampaikan peran penting wartawan semuanya perlu diperhatikan.  Pada prinsispnya wartawan harus menyampaikan apapun berita dilandasi dengan kejujuran.

“Wartawan harus peka melihat situasi dan kondisi. Saat ini juga banyak wartawan yang ngaku tapi tak kompeten,” jelasnya.

Jadi dia berharap kepada para jurnalis, jadilah seorang wartawan yang berkompeten.

“Hendaklah mengikuti aturan PWI. Wartawan juga harus paham denganKEJ dan KPW,” pintanya. (rel)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.