Pjs Bupati OI: Penggunaan Uang Negara Harus Sesuai Aturan!

Pjs Bupati Ogan Ilir (OI) Aufa Syahrizal

Laporan: Henny Primasari

Indralaya, Sumselupdate.com-Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Ogan Ilir (OI) Aufa Syahrizal menegaskan, kebijakan yang diambil dalam proses pencairan dana harus mendapatkan rekomendasi. Itu sebagai bentuk kontrol agar penggunaan uang negara berjalan sesuai aturan.

Bacaan Lainnya

“Wajarlah sebagai pimpinan daerah mengetahui yang dilakukan di dalam pemerintahannya. Soal aturan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, pastinya saya paham dan tidak perlu diajari lagi,” kata Aufa Syahrizal, Kamis (1/10/2020).

Kata dia, pemimpin daerah memiliki kewenangan mengambil kebijakan demi membenahi kinerja bawahannya dan utamanya menyelamatkan uang negara.

“Suatu kebijakan tidak boleh ditunda. Saya tidak ingin ada kesalahan dalam penggunaan uang negara. Saya tidak ingin kecolongan. Kita ingin komunikasi dan koordinasi yang transparan antara Pjs Bupati dan perangkat daerah. Selama saya menjabat tidak ingin terjadi kesalahan dalam penggunaan uang negara termasuk masalah administrasi,” tambahnya.

Dirinya menepis isu yang mengatakan ia menghambat dalam proses pencairan yang berdampak pada terhambatnya pembangunan di Ogan Ilir.

“Tujuan kebijakan yang saya ambil tidak lain hanya untuk sebagai kontrol agar semua berjalan dengan baik, dan akan saya tinjau kembali surat rekomendasi yang dikeluarkan. Berkaitan dengan saya tidak koordinasi terlebih dahulu dengan DPRD.  Saya rasa tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Contoh lampu lalulintas di persimpangan jalan, kalau lampu warna merah tandanya kendaraan harus berhenti dan sebaliknya lampu hijau kendaraan boleh jalan,” paparnya.

“Namun suatu saat dalam kondisi jalan yang macet akibat listrik padam dan  membuat lampu jalan tidak berfungsi sebagaimananya mestinya, Sehingga menyebabkan kemacetan. Pertanyaanya apakah untuk mengambil kebijakan itu polantas harus lebih dulu melapor ke Kapolres atau Kapolda terlebih dahulu  untuk minta petunjuk bagaimana mengatasi kemacetan ? Jawaban ya tentu tidak,” jelasnya.

Jawaban ini juga terkait komentar Wakil Ketua I DPRD Ogan Ilir Wahyudi yang menuduh dirinya kurang paham dengan aturan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tidak adanya koordinasi dengan pihak legislatif dalam mengeluarkan kebijakan surat Nomor: 800/078/III/2020 perihal rekomendasi pencairan yang tertuju kepada Bank Sumsel Babel (BSB), Rabu (29/9/2020). (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.