Pemerintah Gencar Sosialisasikan ‘Tax Amnesty’

tax amnesty (lembagapajak.com)

Jakarta, Sumselupdate.com – Pemerintah gencar mensosialisasikan kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty.

Salah satu contohnya, seperti disampaikan Tim Komunikasi Presiden, Jakarta, Senin (1/8/), Presiden Jokowi Senin siang ini dijadwalkan mengunjungi JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk mensosialisasikan tax amnesty.

Bacaan Lainnya

Diketahui, peserta peminat program tersebut terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga 30 Juli 2016 terdapat 340 wajib pajak (WP) yang memiliki skema deklarasi dalam program pengampunan pajak. Dari total peserta tersebut dana tebusan telah mencapai Rp 84,3 miliar.

Adapun total harta deklarasi yang dilaporkan ditambah dengan jumlah dana repatriasi adalah sebesar Rp3,76 triliun. Sebagian besar deklarasi ini dilakukan oleh WP yang berada di luar negeri.

Sementara itu, para analis ekonomi menyebut, target dana repatriasi tax amnesty sebesar Rp 165 triliun akan sangat potensial untuk menutupi kekurangan defisit APBN dari shortfall pajak.

Diketahui, pasca reshuffle Kabinet Kerja jilid II, Kamis (28/7) lalu, Presiden Jokowi pun langsung memberikan tugas khusus bagi Menteri Keuangan, Sri Mulyani, guna mengawal suksesnya program tax amnesty. ‎Setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan Sri Mulyani.

Pertama, Jokowi memerintahkan Sri Mulyani untuk mempersiapkan para petugas pajak dalam mengawal tax amnesty. Petugas pajak dalam hal ini diminta untuk menerapkan sistem jemput bola dan memahami aturan-aturan‎ tentang program itu.

Kedua, Jokowi memintanya untuk menyelesaikan dan memastikan peraturan pendukung demi menyukseskan program pengampunan pajak ini. Jokowi khawatir kalau masih banyak aturan yang belum rampung padahal sosialisasi sudah gencar dan mulai banyak yang mengikuti program tax amnesty.

Ketiga, ‎Sri Mulyani juga diminta untuk melihat lebih luas mengenai tujuan dari tax amnesty ini. Peningkatan penerimaan negara melalui APBN di tahun-tahun mendatang harus menjadi prioritas. (shn)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.