Massa GMNI-ARMRB Gelar Aksi, Tolak Kriminalisasi Petani dan UU Cipta Kerja

GELAR AKSI--Massa dari GMNI dan ARMRB menggelar aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, Senin (12/10/2020).

Laporan: Marwan Ashari

Muarabeliti, Sumselupdate.com – Massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Musirawas (Mura) Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara (Muratara) dan Aliansi Rakyat Musi Rawas Bersatu (ARMRB) menggelar aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD Kabupaten Mura, Senin (12/10/2020).

Bacaan Lainnya

Massa GMNI yang datang sekitar pukul 10.55 WIB menuntut adanya dugaan kriminalisasi terhadap petani di Mura yang dilakukan PT Agro Sawit Musi Rawas (ASMR) dan adanya pelanggaran UU Agraria yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Sementara itu, massa dari ARMRB menggelar aksi demonstrasi sekitar pukul 11.00 WIB, menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI.

Koordinatir aksi dari GMNI Eris Yong Hengki dalam orasinya meminta kepada DPRD Mura mengusut adanya dugaan kriminalisasi terhadap petani di Desa Tambangan Kabupaten Mura. Di mana masyarakat yang mempunyai lahan dan mempunyai bukti kepemilikan lahan tersebut justru ditangkap oleh pihak kepolisian dan sudah satu bulan mendekam di sel tahahan.

“Kemudian meminta DPRD Mura menandatatangani pernyataan untuk mengusut dugaan adanyanya pelanggaran UU Agraria yang dilakukan oleh PT ASMR,” ujar Hengki.

Koordinator aksi ARMRB Dedi Busro meminta kepada DPRD Musirawas membuat peryataan tertulis menolak UU Omnibus Law dan mengirimkannya kepada DPR RI dan Presiden.

“Meminta DPR Mura menyatakan menolak UU Omnibus Law secara langsung di depan massa dan awak media. Terakhir meminta kepada DPRD Musieawas untuk memfasilitasi mereka untuk berjuang di tingkat Provinsi dan Jakarta,” ungkap dia.

Setelah secara bergantian melakukan orasi, koordinator aksi baik dari GMNI maupun dari ARMRB, perwakilan dari keduanya langsung diterima Wakil Ketua I DPRD Mura Firdaus Cik Olah, SE.

Wakil Ketua I DPRD Mura Firdaus Cik Olah, SE, di hadapan perwakilan massa mengatakan, bersedia menandatangi surat pernyataan menolak UU Omnibus Law secara tertulis. Bersedia memberikan sikap menolak secara langsung /lisan di depan massa dan awak media.

Siap memfasilitasi massa untuk berjuang ke Provinsi dan Jakarta secara pribadi bukan sebagai Lembaga DRPD Musirawas. Meminta kepada Ketua GMNI menyampaikan laporan secara tertulis kepada DPRD Musirawas melalui Komisi II tentang dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan PT ASMR untuk ditindaklanjuti. (**)

 

 

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.