Mantan Kades Berdalih Tak Tahu Rekan Komplotan Pemalsuan Setifikat Tanah Tidak Bekerja di BPN

Barang bukti yang berhasil diamankan.

Laporan: Diaz Erlangga

Palembang, Sumselupdate.com – Pengakuan Efendi Koyen (53) mantan kades salah satu pelaku yang ditangkap Ditereskrimum Polda Sumsel, berdalih jika ia tidak mengetahui kalau rekannya Yudi Sandra (34)) ternyata tidak bekerja di BPN Kota Palembang.

Read More

Sebelumnya tim khusus pemberantasan mafia tanah yang dibentuk Dirreskrimum Polda Sumsel berhasil mengungkap sindikat pemalsuan SHM.

Dua orang tersebut adalah Efendi Koyen (53) mantan kades di Kabupaten Banyuasin yang berperan mencari korban, dan Yudi Sandra (34), warga Siring Agung, Kecamatan IB I Palembang yang berperan mencetak SHM palsu.

Dari ulahnya puluhan petani di Kecamatan Muara Padang Banyuasin menjadi korban. Selain harus mengeluarkan uang Rp4,5 juta per sertifikat, para korban juga terpaksa menumbalkan SPH tanahnya yang diperintahkan untuk dibakar saja oleh pelaku.

Saat dihadirkan dalam jumpa pers ungkap kasus, tersangka Efendi Koyen (53) menyangka jika rekannya tersebut benar-benar petugas di kantor BPN Kota Palembang.

Apalagi Efendi menjelaskan bahwa rekannya tersebut dapat menerbitkan SHM dalam kurun waktu satu bulan dengan cepat dan mudah.

“Dia tidak ngaku pegawai BPN. Cuma saya menduga dia pegawai BPN karena dia penampilannya menyakinkan pak,” ujar Efendi saat dihadirkan dalam press realese di Polda Sumsel, Selasa (2/7/2022).

Dari keterangan Efendi, kasus ini bermula ketika petani di sekitar wilayah tempat tinggalnya meminta tolong dibuatkan SHM tanah.

Efendi lalu teringat dengan Yudi Sandra yang baru dikenalnya dapat mengurus SHM progam PTSL dengan cepat.

Per sertifakat yang dipalsukan oleh kedua tersangka dibandrol dengan harga Rp4,5 juta, di mana mantan kades itu mendapat bagian senilai Rp2,2 juta.

“Dari hasil yang saya dapat itu, saya pakai buat bayar utang saya,” ucapnya.

Begitu pun dengan pengakuan tersangka Yudi Sandra yang juga mengaku uang hasil menipu digunakannya untuk membayar utang.

“Saya juga pakai bayar utang,” ujar Yudi Sandra yang turut dihadirkan dalam rilis tersangka.

Sementara itu, Direktur Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol Anwar Reksowidjojo mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, sejauh ini sudah ada 26 SHM palsu mengatasnamakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Banyuasin yang diketahui telah diterbitkan oleh kedua tersangka.

“Dari jumlah itu, sebanyak 19 SHM yang berhasil kita sita,” ujarnya.

Kata Anwar, salah satu tersangka mengaku sebagai pegawai BPN wilayah Kabupaten Banyuasin untuk meyakinkan korbannya.

Tersangka mengiming-imingi korban dapat membuat SHM dengan cepat mudah hanya dalam waktu satu bulan.

Setelah korban bersedia, tersangka lalu mencetak SHM di sebuah percetakan.

“Mereka mengambil data dari Google bentuk SHM lalu dirapikan kemudian dicetak. Mereka mengikuti siapa pejabat sekarang, kemudian namanya dimuat saat mencetak SHM, itu modus pemalsuan mereka,” ujarnya.

Tak hanya mengalami kerugian harta dengan membayar SHM palsu tersebut, kedua tersangka juga membuat korban kehilangan Surat Pengakuan Hak (SPH) milik mereka.

Sebab tersangka menyuruh korban membakar SPH mereka yang disampaikan melalui video call.

“Pada saat sertifikat diselesaikan, pelaku dengan menggunakan video call meminta korban membakar SPH yang dimiliki. Alasannya SPH tersebut tidak digunakan lagi,” ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, Kalvyn Andar Sembiring.

Dia mengungkapkan, kasus ini terungkap setelah salah seorang korban mendatangi langsung kantor BPN wilayah Banyuasin guna mengetahui SHM yang dikeluarkan oleh kedua tersangka.

“Petugas loket kami melihat ada yang tidak pas, dari sini kita koordinasi dengan Polda Sumsel,” jelasnya.

Kalvyn menegaskan, SHM asli tidak bisa dibuat begitu saja di percetakan biasa.

Melainkan BPN harus berkerja sama dengan Perum Peruri dalam proses percetakannya.

Selain itu, data yang dikeluarkan dalam SHM palsu tersebut juga tidak sesuai dengan yang tersimpan di BPN.

“Makanya di sini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, penting sekali untuk melakukan pengecekan ke kantor BPN setempat, baik itu sebelum atau setelah melakukan transaksi. Seperti contoh kasus ini, bisa terungkap setelah salah satu korban melakukan pengecekan langsung ke kantor BPN di Banyuasin,” ujarnya. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.