Komisi ll DPRD Muratara Duga Banyak  Pangkalan LPG Palsukan Identitas

Rakor Komisi II DPRD Muratara dengan pihak Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta pihak terkait lainnya, Selasa (12/10/2021).

Laporan : Marwan Ashari

Muratara, Sumselupdate.com – Komisi II DPRD Kabupaten Muratara menduga banyak pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg di Muratara memalsukan identitas nama pemilik. Pemalsuan identitas nama pemilik tersebut merupakan salah satu penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg di Bumi Berselang Serundingan.

Read More

Untuk itu Komisi II meminta kepada Pertamina untuk menindak pangkalan-pangkalan yang memalsukan identitas nama pemilik tadi.

Hal ini diungkapkan Ketua  Komisi II DPRD Muratara, Hadi Subeno, pada acara rapat Koordinasi (Rakor)  dengan pihak Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta pihak terkait lainnya, Selasa (12/10/2021).

“Ada pangkalan LPG 3 kg di Desa Sungai Baung, Kecamatan Rawas Ulu,  atas nama Marsuki. Setelah di cek  nama tersebut tidak berdomisili di Sungai Baung dan kami tidak kenal mereka,” ungkapnya.

Dia menambahkan kelangkaan gas LPG 3 kg di Kabupaten Muratara disebabkan tidak masuknya gas LPG dari luar daerah. Karena sudah diperketat oleh pihak pertamina. Sementara kuota untuk Kabupaten Muratara cuma 75 ribu.

“Ini artinya baru 30-persen. Berarti untuk memenuhi kuota tersebut  harus ditambah lagi 70-persen  lagi,” kata Hadi

Lanjutnya, dari hasil rakor itu disimpulkan. Komisi II akan memantau pada penerima sesuai yang berhak menerima.

“Kita minta kepada Pemerintah Daerah(Pemda) agar dapat mengusulkan pada Kementrian SDM melalui Disprindagkop, untuk menambah kuota, karena 65 ribu  masyarakat kita masih  miskin,” ucapnya.

Selanjutnya kita minta diawasi masalah harga. Jangan  sampai terjadi ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tempat yang berbeda-beda. Jika  itu terjadi maka pihak regulator akan melakukan tindakan tegas yaitu Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

Kemudian Komisi II meminta  pihak pangkalan harus transparan berapa stok yang masuk dan berapa masyarakat yang membutuhkan. Dan  tidak boleh menjual gas LPG bersubsidi 3 kg lewat dari harga Rp.18.650

Terakhir agen dan pangkalan LPG 3 kg harus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan dalam rangka mensiasati kebutuhan masyarakat.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disprindagkop) Muratara Syamsu Anwar menjelaskan, langka awal yang harus dilakukan harus dibentuk tim untuk mengkroscek kebenaran fakta di lapangan. Karena untuk mengisi kuota itu tidak bisa setiap saat atau per tahun.

Dijelaskannya bahwa bahwa  data yang ada itu tidak lengkap dan tidak palit. Takutnya  nanti tidak tepat sasaran.

“Kalau terjadi di pangkalan tidak tepat sasaran maka akan diberikan sanksi tegas yaitu Pemutusan Hubungan Usaha(PHU),” pungkasnya. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.