Ini Strategi Dinas Pertanahan OKI, Atasi Konflik Lahan

Dedi Kurniawan S.STP, selaku Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Laporan : Syakbanudin

Kayuagung, Sumselupdate.com – Sejak adanya pembangunan jalan tol, persoalan ganti rugi lahan kerap terjadi. Bahkan tidak sedikit lantaran dalam proses ganti rugi lahan tidak menemui kata sepekat, hingga akhirnya para pihak yang bersengketa harus melanjutkan ke meja persidangan. Namun, Dedi Kurniawan S.STP, selaku Kepala Dinas
Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), memiliki strategi khusus dalam penyelesaian konflik lahan tersebut.

Bacaan Lainnya

Ditemui Sumselupdate.com di ruang kerjanya, Selasa (23/3), Dedi Kurniawan, SSTP, menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan pihaknya dalam menangani kasus konflik lahan tersebut.

“Sejak Tahun 2020, Tahun 2021 ini, kami di Dinas Pertanahan OKI,mulai memetakan, bagaimana upaya Dinas Pertanahan untuk menangani kasus sengketa lahan. Apalagi tantangan terhadap kasus ini semakin
hari semakin banyak,” ujar Dedi Kurniawan.

Dia memaparkan, hingga Maret 2021 ini, terdapat 30 kasus yang ditangani Dinas Pertanahan OKI. “Sebenarnya kita sudah ada Perbup Nomor 5 Tahun 2017, tentang tata cara penanganan konflik pertanahan di OKI. Dari SOP itu kita kembangkan bagaimana cara supaya permasalahan sengketa tanah ini bisa cepet selesai,” ujar Dedi Kurniawan.

Dan salah satu upaya yang dilakukan, kata dia, melakukan peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia), di mana personil yang ada ini diikut sertakana dalam kegiatan Diklat atau pelatihan lainnya, sehingga SDM yang ada bisa update dan upgrade.

“Kami juga membentuk tim Yuridis. Tim ini terdapat enam orang, yang terdiri dari anak muda yang berlatar belakang (background) sarjana yang berbeda namun bukan ASN, dan ini kita rekrut dari luar,” terang mantan Camat Kota Kayuagung ini.

Lebih lanjut dikatakannya, Tim Yuridis ini juga ikut membantu dan memegang beberapa kasus sengketa lahan untuk setiap orangnya.

“Jadi mereka mulai menerima berkas, menganalisa berkas, pelaksanaan dan tindak lanjut seperti apa, apakah dilakukan mediasi terlebih dahulu, apakah dilakukan peninjauan lapangan terlebih dahulu. Hingga pelaksanaan mediasi. Dan akhirnya juga kita mengeluarkan kajian teknis atau rekomendasi. Dengan cara ini, kasus-kasus tersebut dapat cepet selesai. Sebagaimana Dinas Pertanahan hanya memfasilitasi sebagai mediator. Dan selesai atau tidak tergantung para pihak. Apakah akan diselesaikan dengan cara mufakat, atau diteruskan ke pengadilan,” papar Dedi Kurniawan.

Ditambahkannya, untuk mengatasi konflik lahan ini pihaknya juga melakukan upgrade kemampuan ASN yang ada di Dinas Pertanahan.

“Kami juga mengikuti selaku mediator di UGM. Dimana di UGM ada pusat mediasi Indonesia. Dan saya sendiri telah mengikuti sertifikasi itu. Kegunaannya, ketika nantinya ada perselisihan atau sengketa kemudian nanti selesai secara mufakat, maka nanti akan didaftarkan ke pengadilan. Nah, di Pengadilan Negeri karena kita merupakan mediator yang bersertifikat maka kita dapat dikukuhkan oleh hakim. Dan itu berkekuatan hukum tetap. Dan ini cara-cara Dinas Pertanahan atau strategis Dinas Pertanahan agar mapping penanganan sengketa lahan ini bisa terarah. Kemudian, penangangan fasilitas ini dapat cepat. Dan hasilnya juga akuntabel dan masyarakat juga dapat langsung tertangani. Dan Alhamdulillah, dari 30 kasus tersebut, sudah 25 kasus yang kita fasilitasi, hingga Maret 2021,” ulasnya.

Dedi Kurniawan juga memaparkan pada tahun ini Dinas Pertanahan OKI mendapatkan tugas dari Pemkab OKI, untuk mensertifikasi, aset-aset Pemda, yang memang selama ini belum tersertifikat.

“Alhamdulillah dengan bekerjasama dengan BPKAD OKI, hingga ke desa dan kecamatan Tahun 2020, terdapat 221 aset Pemda yang telah selesai kita ukur. Dan dalam proses kita setor untuk pembiayaannya dikeluarkan sertifikat nanti melalui BPN. Kemudian, pada tahun 2021 ini pada bulan Maret ini telah selesai 178 aset Pemda yang telah selesai terinventarisasi.

Selanjutnya, ada 453 aset Pemda pada tahun 2021 ini akan kita sertifikat, termasuk jalan-jalan yang sudah di buat oleh Pemkab OKI. Mudah-mudahan tahun 2022 semua aset Pemda yang ada sudah tersertikat semuanya,” tukasnya. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.