Tekan Penyebaran Covid-19, Sepuluh Narapidana Dapat Asimilasi Setelah Melewati Persyaratan Ketat

10 Narapidana di Lapas Kelas II B Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, mendapatkan asimilasi.

Laporan: Alpian Patria Jaya

Muaradua, Sumselupdate.com – Setelah melewati persyaratan ketat, sebanyak 10 Narapidana di Lapas Kelas II B Muaradua, Kabupaten OKU Selatan,  mendapatkan asimilasi. Hal ini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) melalui pemberian asimilasi dan integrasi. Rabu (27/1/2021)

Bacaan Lainnya

Kepala Lapas Kelas II B Muaradua,   Surakhmat, menuturkan, program asimiliasi rumah dan integrasi ini merupakan langkah lanjutan dari Permenkumham RI No. 10 tahun 2020 menjadi Permenkum HAM RI Nomor 32 tahun 2020 oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada seluruh UPT di Indonesia.

Lebih lanjut terkait dengan program asimilasi rumah dan intergrasi pada tahun ini, dimulai pada 5 Januari 2021 hingga Juni 2021 mendatang. Asimilasi rumah ini kata Surakhmat, sebagai suatu proses pembinaan kepada napi untuk membaur langsung dengan masyarakat di lingkungannya.

“Ada syarat-syarat juga dalam pemberian asimilasi kepada warga binaan ini. Semisal asimilasi tidak diberikan pada napi yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu, seperti narkotika, terorisme dan korupsi,” tuturnya.

Selain itu, napi juga bukan melakukan tindak kejahatan atas keamanan negara, melanggar hak asasi manusia berat, pembunuhan pasal 339 dan 340 KUHP, pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP dan kesusilaan pasal 285-290 KUHP.

Warga binaan lapas yang mendapatkan asimilasi rumah juga dipilih sesuai dengan persyaratan dari Permenkumham no 32 tahun 2020, yaitu bagi narapidana yang tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidananya, dan Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan 30 juni 2021. Serta berkelakuan baik dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

“Asimilasi di rumah juga tidak diberikan kepada napi yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana atau residivis, yang mana tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap,” terangnya.

Surakhmat juga menyampaikan setelah dinyatakan mendapatkan asimilasi rumah, para napi tidak lantas bisa bebas begitu saja. Masih ada beberapa ketentuan yang perlu dilaksanakan selama masa asimilasi rumah itu berlangsung.

“Napi yang dapat asimilasi ini nanti wajib absen atau lapor sebanyak tiga kali ke Bapas. Kalau tidak melakukan bisa dikenakan pelanggaran,” ungkapnya.

Jika memang napi yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban itu, kata Surakhmat, mereka dianggap melakukan pelanggaran dan asimilasi itu akan dicabut kembali. Bahkan tidak hanya itu, setelah asimilasi dicabut napi yang bersangkutan bakal dikenakan sanksi tambahan pula saat kembali ke jeruji besi.

Sanski tersebut dapat berupa dimasukkan ke dalam sel pengasingan selama enam hari dan dapat diperpanjang  selama 2×6  hari. Lalu lama masa menjalankan asimilasi juga tidak akan dihitung sebagai menjalani masa pidananya.

“Nanti napi juga tidak bisa mendapatkan hak remisi, asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dalam satu tahun berjalan dan dicatat dalam Register F,” tegasnya.

Menurut Surakhmat, program asimilasi rumah dan integrasi ini semkain mengurangi beban kapasitas di Lapas Muaradua. Disebutkan jika saat sebelum program asimilasi dicanangkan, isi lapas bisa mencapai 220 orang, padahal kapasitas Lapas Muaradua sendiri hanya menampung 120 orang.

Surakhmat menambahkan dengan program asimilasi rumah dan intergrasi kali ini, sebanyak 10 napi telah menjadi sebagian orang yang keluar perdana di tahun 2021. Ia berharap semua napi yang mendapat asimilasi bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik,” tutupnya. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.