Soal Hari H Pemilu Serentak 2024, Anggota DPR Ikut Keputusan Partai

Anggota DPR RI Zulfikar Arse Sadikin

Jakarta, Sumselupdate.com — Anggota DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, hari H Pemilu serentak 2024 belum ditentukan. Keputusan berada pada Pemerintah, KPU dan pimpinan Parpol.

“Anggota Komisi II sebagai kepanjangan Parpol ikut keputusan partai masing masing, ujar Zulfikar di Media Center DPR, Jakarta, Kamis (4/11).

Read More

Menurut Zulfikar, sistem pemilu dan manajemen pemilu harus diperbaiki.

Dikatakan, perolehan suara untuk Pilkada ditentukan suara terbanyak, sedangkan suara mayoritas pemilihan presiden 50% +1.

Jumlah kursi sekarang 560 kursi, nanti 2024 sebanyak 575 kursi atau naik 15 kursi.

Menurut teoritik sistim proporsional tertutup itu lebih kompatibel dengan keserentakan pemilu.

Agar compatibel harus demokratisasi internal partai dalam rekrutmen secara permanen dan melibatkan partisipasi publik, masyarakat ikut menentukan calon eksekutif dan legislatif.

“Sekarang Pileg dan Pilpres satu hari. Sedangkan dengan proporsional terbuka rakyat bebas memilih. Sehingga marak jual beli suara serta publik figur dari kalangan artis yang telah punya nama berpeluang besar masuk di kursi dewan dan pejabat daerah,” katanya.

Direktur Eksekutif Indonesia Publik Karyono Wibowo menegaskan, dalam draf RUU Pemilu harus tetap menggunakan proporsional terbuka karena selama ini berjalan lebih menjamin demokrasi dan memastikan representasi yang lebih kuat bagi rakyat.

Namun bagi, Karyono menilai sistem proporsional terbuka memang semangatnya untuk memangkas dominasi partai politik, kemudian dominasi dinasti dan bisa memangkas pemilik modal.

“Tapi kenyataan sama aja, tidak terjadi seperti yang diharapkan,” ujar Karyono.

Karyono mengaku sistem proporsional terbuka dan tertutup merupakan perdebatan yang klasik, karena ada plus minusnya.

“Sistem proporsional terbuka yang dulu diandalkan bisa memperbaiki kualitas demokrasi, faktanya hari ini masih banyak catatan buruk,”tuturnya.

Bahkan, lanjut Karyono, dalam realitas praktik sistem proporsional terbuka atau open list representation tersebut masih mengandung banyak kelemahan, di mana pemilik modal diberikan ruang begitu luas dalam sistem proporsional terbuka tersebut.

“Kader-kader yang sudah berjuang keras dan sudah melalui proses rekrutmen, kaderisasi tingkat 1 dan tingkat 2 dan seterusnya, kalah bersaing dengan pemilik modal, karena calon yang memiliki modal besar hanya mengandalkan popularitas,” kata Karyono.

Dia sepakat dengan beberapa pakar hukum dan pengamat politik yang meminta agar sistem pemilu 2024 direvisi.

“Memang benar anggapan sebagian pihak, perlu dievaluasi sistem pemilu kita,” papar Karyono.(duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.