Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Kementrian Keuangan tidak memainkan langgam sendiri dalam orkestrasi penanganan pascabencana banjir Sumatera.
“Menteri Keuangan kepada media menyebut, ada Rp60 triliun anggaran hasil efesien untuk penanganan bencana yang tak terserap. Sementara, permintaan tambahan anggaran Kementerian Kehutanan, Rp8,4 triliun, tak kunjung diberikan hingga Mei 2026,” ujar Alex dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Dikatakan Alex, hasil pembahasan Komisi IV dengan Kementrian Kehutanan pada Februari 2026, tambahan anggaran itu, di antaranya akan digunakan untuk menanam kembali (Reforestasi) hutan yang jadi pemicu banjir.
Reforestasi akan menyelesaikan persoalan hulu dari bencana banjir. Artinya, kegiatan ini sangat urgent.
“Terlebih, pemulihan hutan yang kini dalam kondisi rusak berat itu, secara teknis bukan persoalan sederhana dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa tampak seperti hutan lagi,” tutur Ketua PDIP Sumatera Barat itu.
Alex meminta kementrian dan lembaga terkait dengan penanganan dampak bencana Sumatera, makin mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dan Kementrian Keuangan sebagai bendahara negara.
Semua kegiatan yang dirancang, harus dipastikan mendapatkan dukungan anggaran. Artinya, pengerjaan kegiatan bisa tuntas dan tidak meninggalkan sisa anggaran lagi.
Sebagaimana diketahui, DPR telah menyetujui rencana induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang diajukan Satgas PRR.
Terdapat 11.512 program kegiatan dengan kebutuhan anggaran mencapai angka Rp100,1 triliun, selama tiga tahun.
Rinciannya, untuk tahun 2026, penanganan bencana membutuhkan anggaran Rp38,9 triliun. Pada tahun 2027, sebesar Rp32,9 triliun dan tahun 2028 senilai Rp28,2 triliun.
Dia mengapresiasi keputusan Menteri Keuangan yang memerintahkan para Dirjennya proaktif menuntaskan administrasi perencanaan penanganan bencana, yang diajukan kementrian dan lembaga.
Alokasi anggaran juga sudah disepakati DPR. Menteri Keuangan juga sudah mau proaktif jemput bola.
“Sekarang, rakyat menyaksikan, apakah semua elemen pemerintahan, ada dalam satu komando, bergerak mengatasi dampak bencana. Sehingga, tak terdengar lagi nada fals dalam orkestrasi penanganan bencana ini,” tegas Alex.
(**)











