Palembang, Sumselupdate.com – Besarnya dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2018 yang mencapai Rp680 miliar menjadi sorotan sejumlah fraksi di DPRD Sumsel.
Selain itu, dewan juga meminta pembangunan infrastruktur khususnya jalan dilakukan secara merata di Sumsel. Permintaan dewan ini disampaikan pada rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (24/6) di Gedung DPRD Sumsel.
Jurubicara Fraksi Golkar Meriadi mempertanyakan tentang silpa tahun anggaran 2018 yang mencapai Rp680 miliar.
Menurutnya, perlu ada penjelasan apakah dana silpa bersumber dari efisiensi belanja, kelebihan target pendapatan, ketertundaan penyelesaian kegiatan atau dana yang belum dicairkan dari program kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan.
“Pemprov Sumsel harus lebih cermat dalam pelaksanaan program pembanguman agar besaran silpa dapat lebih rendah,” ujarnya.
Dilanjutkannya, dana silpa lebih sulit diserap untuk program-program yang pemanfaatannya dapat secara langsung dirasakan masyarakat. Jika dana silpa terlalu besar maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pendanaan yang bersumber dari APBN. “Ini perlu penjelasan dari Gubernur Sumsel,” tegasnya.
Selain itu, ditambahkannya, pembangunan infrastruktur adalah faktor penting sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur terutama jalan harus benar-benar diawasi dengan ketat, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak asal-asalan tapi benar-benar mempertimbangkan faktor-faktor teknis sehingga jalan yang telah dibangun tidak cepat rusak,” ujar dia.
Bukan hanya itu saja pihaknya juga meminta kepada Pemprov melakukan pembangunan jalan secara menyeluruh bukan hanya di beberapa kabupaten/kota tertentu saja.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Demokrat, Gani Subit mengungkapkan partai Demokrat menyarankan pendapat daerah dari 4 jenis pajak yaitu dari 4 jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan pajak rokok dapat terus ditingkatkan mengingat jumlah kendaraan bermotor bertambah terus setiap tahun dengan catatan tidak ada kebocoran.
“Kami minta tidak ada lagi kebocoran, sehingga dengan itu maka penerimaan pajak akan lebih tinggi setiap tahunnya, dan ini akan mendongkrak PAD Sumsel kedepan,” ujar Gani dalam rapat paripurna.
Dilanjutkan dia, ke depan pihaknya menyarankan Pemprov Sumsel untuk lebih kreatif mencari sumber-sumber PAD dari sektor-sektor lainnya.
Dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang sudah ada guna meningkatkan anggaran pembangunan dan menumbuhkan gairah perekonomian masyarakat.
“Kita tidak dapat mengharapkan terus menerus dana transfer dari pusat untuk menopang APBD Sumsel kedepan,”jelas dia.
Pihaknya juga meminta kepada Pemprov meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan meningkatkan keterampilan masyarakat pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing guna mendorong tumbuhnya perekonomian di tengah masyarakat. (bum)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
