Penganggaran Dana PSU, Mendagri: Lihat Keuangan Daerah

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (ist)

Palembang, Sumselupdate.com – Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 15 daerah di Indonesia diharuskan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dari 15 daerah tersebut, tujuh daerah di antaranya mengajukan kekurangan dana kepada pemerintah daerah masing-masing, tak terkecuali KPU Kabupaten Panungkal Abab Lematang Ilir (PALI) yang mengajukan dana sebesar Rp1,4 Milyar.

Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan akan terlebih dulu melihat kemampuan keuangan daerah.

Bacaan Lainnya

“Nantinya jika anggaran daerah sudah mentok betul, baru kemudian akan kita carikan jalan keluarnya,” sebut Tito diwawancarai usai meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Dinning Hall Kompleks Jakabaring Sport City (JSC), Rabu (31/3/2021).

Ditambahkan pula oleh Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian yang menyebut terkait pengajuan tersebut saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan KPU RI untuk menghitung sisa dana Pilkada Serentak yang lalu. Pasalnya, di dalam ketentuannya sebelum kembali dianggarkan untuk PSU mesti lebih dulu memperhatikan berapa besar sisa anggaran yang tak terpakai sebelumnya.

“Setelah diaudit sementara oleh KPU hasilnya akan diserahkan ke kita yang selanjutnya akan dimintakan kepada pemerintah agar mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan PSU,” sebut Adrian.

Lantas, apakah nantinya prosesnya harus menunggu APBD Perubahan terlebih dulu, dengan tegas Adrian menyebut tidak perlu hanya cukup pada perubahan penjabaran APBD.

“Jadi nantinya ke DPRD sifatnya sebatas pemberitahuan tidak perlu harus menunggu APBD perubahan,” pungkasnya. (bum)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.