Mantan Calon Walikota Palembang Mularis Djahri Ditetapkan Tersangka

Mantan calon walikota Palembang Pilkada 2018 H. Mularis Djahri, resmi jadi tersangka Ditrreskrimsus Polda Sumsel, Selasa sore (21/06).

Laporan: Diaz Erlangga

Palembang,sumselupdate.com – Tersandung kasus tindak pidana perkebunan dan pencucian uang mantan calon walikota Palembang Pilkada 2018 H. Mularis Djahri, resmi jadi tersangka Ditrreskrimsus Polda Sumsel, Selasa sore (21/06).

Read More

Hal itu dikatakan Kapolda Sumsel Irjen pol Toni Harmanto. Penetapan Mularis disangkakan sebagai Direktur Utama PT Campang Tiga yang berada di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dengan dugaan kasus PT Campang Tiga merupakan, perusahaan perkebunan sawit telah melakukan perambahan tanah atau menduduki lahan milik PT Laju Perdana Indah (LPI).

Selain itu, Mularis juga diduga melakukan pencucian uang atas hasil panen tandan buah segar serta hasil pengelolaan TBS menjadi CPO.

“Dimana yang bersangkutan tersangka M, dengan fakta dan alat bukti yang kita kumpulkan, bahwa luas perambahan yang dilakukan mencapai 4300 Hektar,” ungkap Kapolda Sumsel Irjen pol Toni Harmanto saat rilis di gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa sore (21/06).

Mularis Djahri diketahui ditetapkan tersangka oleh Tim Penyidik Subdit IV Tipidter dan Subdit II Perbankan Ditrreskrimsus Polda Sumsel pada Senin malam (20/06).

“Ditreskrimsus Polda tidak berhenti pada tindak pidana perbankan, dari hasil yang kita lakukan bahwa ini illegal, tapi ada hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang,” terangnya.

Untuk diketahui Mularis Djahri sendiri sudah menjadi Direktur Utama di PT CP sudah menjabat  dari 2003 hingga 2016. Dari penetapan Mularis sebagai tersangka, Tim Penyidik mengumpulkan keterangan dari 33 saksi dengan alat bukti berupa dokumen perizinan perkebunan, dokumen penguasaan kepemilikan atas lahan perkebunan, dokumen transaksi jual beli hasil perkebunan PT CT yang berupa hasil pengolahan TBS, dan CPO.

Akibat perbuatannya, Mularis terancam pasal berlapis, yakni tindak pidana perkebunan, dan tindak pidana pencucian uang.

Sebagaimana dimaksud pasal 55 huruf a yang dapat diancam dengan hukuman pidana sebagai dimaksud dalam pasal 107 buruh a UU No.39 tahun 2014  tentang perkebunan Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal 3 UU RI no.8 tahun 201p tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

“Dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun, dan dengan paling banyak sepuluh miliar rupiah,” tutupnya. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.