Kuasa Hukum Johan Anuar Nilai Saksi Hanya Mengasumsikan Saja

Suasana sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan lahan makam kuburan dengan terdakwa Johan Anuar di Pengadilan Negeri (PN) Kls 1 A Khusus Palembang, Selasa (5/1/2020).

Palembang, Sumselupdate.com – Sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan lahan makam kuburan dengan terdakwa Johan Anuar, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kls 1 A Khusus Palembang, Selasa (5/1/2020).

Adapun sidang tersebut dengan agenda mendengarkan keterangan lima saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bacaan Lainnya

Lima orang saksi tersebut yakni, Mujio, Supriono, Sastrawan, Hendri Heranopa, dan Umirtom. Kelima saksi tersebut berasal dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten OKU dan mantan Sekda OKU.

Kelima saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan pada majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum KPK, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan makam yang menjerat Wakil Bupati OKU Johan Anuar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Muhammad Asri Firwan, SH, MH menjelaskan dari kelima saksi yang dihadirkan ini pihaknya ingin memperjelas terkait pembahasan anggaran antara badan eksekutif dan legislatif. Dimana, para saksi merupakan unsur TPAD yang diketuai oleh Sekda.

“Yang kami gali di sini saat rapat pembahasan anggaran antara badan eksekutif dan legislatif ada penambahan anggaran dari Rp2,5 miliar menjadi Rp6,5 miliar,” ujar M Asri Irawan saat scorsing sidang.

Menurutnya, penambahan anggaran tersebut secara tiba-tiba dilakukan diduga adanya keinginan dari Sekda kala itu.

Yang mana saat itu Sekda sebagai Ketua TPAD memerintahkan agar anggaran tersebut dapat terlaksana.

Suasana sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan lahan makam kuburan dengan terdakwa Johan Anuar di Pengadilan Negeri (PN) Kls 1 A Khusus Palembang, Selasa (5/1/2020).

“Namun faktanya dalam dokumen, dari Rp2,5 miliar kemudian berganti menjadi Rp6,5 miliar. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa ada perubahan nominal dari Rp2,5 miliar menjadi Rp6,5 miliar. Apakah sudah dibahas di eksekutif, atau hanya sebatas pesanan perorangan yang tiba-tiba muncul, itu yang juga kita gali. Untuk keseluruhan ada 90 saksi namun akan kita pilah pilah. Mungkin untuk saksi selanjutnya akan kita hadirkan dari kepanitian dan pengadaan,” terangnya.

Sementara itu, Titis Rachmawati SH MH selaku ketua tim penasihat hukum terdakwa Johan Anuar usai sidang mengatakan, sidang agenda saksi di mana tim JPU menghadirkan lima orang saksi terdiri dari empat orang dari TAPD dan satu orang dari terpidana, yakni mantan Sekda yang telah bertanggung jawab terhadap lahan pemakaman tersebut.

“Terungkap di persidangan hanya keterangan Umirton yang seolah-olah ada peran klien kami di situ. Padahal fakta persidangan kewenangan perenan intervensi klien kami terhadap ekskutif tidak ada dalam pengadaan tersebut termasuk prosrdurnya,” terangnya.

Ia juga mengatakan, keterangan saksi Umirton mengasumsikan dan menyimpulkan sendiri peran Johan Anwar sebagai pemilik tanah.

“Sekarang kalau itu tanah klien kami, apakah itu tidak boleh. Kalau katanya klien kami pemilik tanah sekarang di mana peran klien kami. Kalau memang katanya Johan Anwar pemilik tanah sekarang kami tanya mana perannya. Jadi tidak bisa buktiin Johan Anwar pemilik tanah apalagi kepemilikan tanah tersebut harus dibuktikan dengan surat. Sejauh ini JPU belum bisa membuktikan dakwaan tersebut dan hanya katanya katanya saja. Kami mengkhawatirkan dan menduga jangan jangan sudah ada muatan politis dan ada yang sudah mengkondisikan,” tutupnya. (ron)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.