Jakarta, Sumselupdate.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi pembiayaan “Light Rail Transit” (LRT).
“Menhub datang dengan Pak Sekjen dan Irjen, tujuannya untuk pencegahan. Ada proyek besar di Kemenhub, LRT dan MRT, beliau minta KPK didampingi kalau ada audit LRT yang sedang jalan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Senin (13/3), seperti dilansir ANTARA.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pertemuan ini dilakukan mengingat Kemenhub mendapat amanat untuk menyelesaikan banyaknya proyek strategis nasional.
“Secara umum kami minta pendampingan agar pasca operasi tangkap tangan oleh tim Saber Pungli, kami mendapat suatu payung sehingga pasca operasi tangkap tangan itu moral bisa lebih baik lagi,” kata Budi.
Pihaknya pun datang ke KPK untuk minta saran terkait pencegahan korupsi pada proyek LRT yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Palembang.
“Kami minta saran terkait pencegahan. Ada Perpresnya, sudah ditunjuk kontraktornya sudah berjalan dan kontraknya akan final. Kami minta BPK untuk audit dan kami lapor hasilnya ke KPK,” terang Budi.
Budi menambahkan, keberadaan lembaga yang mengawasi proyek tersebut diperlukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
“Kalau ada kelebihan atau kurang bayar kami lapor ke KPK agar tidak merugikan negara. Kami tidak hanya melakukan evaluasi, harus ada lembaga yang mengawasi sehingga dijauhkan dari praktik yang tidak diinginkan,” kata Budi.
Terkait hal tersebut, Agus pun memberikan saran. “Melihat proses yang disampaikan Pak Menteri kami memberikan saran juga agar akuntabilitasnya lebih diperbaiki karena di dalam pengadaan kalau dengan tender terbuka kan harus transparan dan efektifitasnya tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, perkembangan fisik pembangunan prasarana LRT Palembang terhitung 31 Januari 2017 sudah 35 persen, sedangkan LRT Jabodebek baru 12 persen.
Untuk LRT Palembang, pembangunan prasarana sepanjang 23,4 kilometer ditargetkan selesai Juni 2018 sedangkan pembangunan sarana ditargetkan selesai Maret 2018. Empat set masing-masing tiga kereta, kemudian Juni 2018 selesai empat set masing-masing tiga kereta yang dikerjakan PT KAI dan PT INKA.
LRT Palembang ditargetkan beroperasi pada Juni 2018 dengan dioperasikan oleh PT KAI dengan subsidi dari pemerintah.
Budi Karya sebelumnya menjelaskan pendanaan pembangunan prasarana LRT Palembang menggunakan APBN yang dibayarkan selama lima tahun anggaran (2017-2021) sedangkan pendanaan sarana berasal dari PT KAI.
Untuk LRT Jabodebek, pembangunan kontruksi fase 1 sepanjang 43 kilometer ditargetkan selesai pada Desember 2018 dan dapat beroperasi Mei 2019. (shn)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
