Palembang, Sumselupdate.com – Satu hari menjelang pencoblosan Pemilihan Walikota (Pilwako) 27 November 2024, Kota Palembang dikepung banjir hingga riuh keluhan masyarakat di media sosial.

Pasalnya, kurang dari dua jam Kota Palembang diguyur hujan deras, sebagian besar wilayah sudah kebanjiran hingga menyebabkan kerugian ekonomi dan mengganggu kenyamanan warga.

Banjir tidak hanya terjadi di jalanan saja. Tapi juga di perumahan warga yang menggenangi rumah-rumah warga. Sementara yang terlihat di Simpang Polda, Angkatan 45, Kenten, Sukabangun 2, sekitar Kamboja, Jalan Dwikora 1, Jalan Papera, Jalan Jenderal Sudirman depan UIn Raden Fatah Palembang, Seduduk Putih, Sultan M Mansyur.

Hal ini menimbulkan keluhan masyarakat terutama menjelang pemilihan calon kepala daerah 5 tahun mendatang pada esok harinya.

Salah seorang warga, Imam mengatakan, pesta demokrasi pada 27 November besok disambut dengan banjir. Ini menunjukkan Kota Palembang yang tidak baik-baik saja perlu penanganan yang baik dari pemimpin yang akan datang.

“Miris melihat Palembang. Ini adalah gambaran penanganan banjir tidak dilakukan dengan baik pada masa kepemimpinan sebelumnya, besok kita memilih pemimpin yang baru, apakah akan menangani banjir dengan baik?,” katanya.

Warga Palembang lainnya, Ratna mengatakan, Palembang sebagai Ibu Kota Sumatera Selatan (Sumsel) tapi punya potret yang sangat memprihatikan. Hujan kebanjiran dan di saat kemarau kabut asap tak terhindarkan.

“Kepada yang sedang mencalonkan diri, lihat Palembang butuh penanganan, banjir dimana-mana, kasihan yang punya usaha kecil kebanjiran, rumah di area rawan banjir terendam,” ujarnya.

WALHI Sumsel pun sudah mengingatkan Pemerintah Kota Pemkot Palembang untuk melaksanakan tuntutan WALHI yang disahkan PTUN sejak dua tahun lalu soal penanganan banjir. Tapi masih belum juga dilakukan.

Persoalan banjir sampai hari ini belum ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Palembang. Banjir menjadi bencana menakutkan yang mengancam terutama di musim hujan.

“Melihat banjir yang makin parah, terlihat Pemkot Palembang tidak mentaati tuntutan WALHI yang disahkan PTUN sejak dua tahun lalu,” kata Muhammad Rizki Syaputra, perwakilan WALHI Sumsel. (Iya)