Palembang, Sumselupdate.com – Gelombang penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan rektor kembali berlangsung di Universitas Muhamadiyah Palembang.
Setelah sebelumnya BEM dan DPM Fakultas Hukum UMP melakukan aksi di kampus mereka. Kali ini pada gelombang kedua penolakan datang dari tiga fakultas mulai dari Hukum, PAI, dan FKIP, aksi tersebut berlangsung di depan Gedung Rektorat UMP.
Aksi tersebut sempat menaikan tensi para mahasiswa setelah berjam jam mereka menyampaikan orasi, pihak rektorat tak kunjung memberi tanggapan.
Hal itu membuat mahasiswa melakukan pengancaman akan melakukan aksi pembakaran ban tepat di halaman depan gedung rektorat.
Baca juga : Hamas Kecam Trump: Tuduhan Soal Sandera Dinilai Propaganda Israel
Dibawah ancaman itu Wakil Rektor 4 Dr. Suroso PR, S.Ag., M.Pd.I. akhirnya menemui mahasiswanya. Meski mewakili, mahasiswa merasa tak puas dengan tanggapan yang disampaikan Warek 4 itu.
“Kami terima tuntutan dari mahasiswa, namun saya sampaikan bahwa bapak rektor sedang tidak ada ditempat, beliau diundang Dikti untuk menghadiri pembukaan universitas islam di bekasi,” ucap Dr Suroso.
Jawaban itu sempat membuat marah peserta aksi, gesekan antara mahasiswa dan pegawai UMP tak terelakkan kedua pihak hampir bentrok.
Meski dapat diredam, peserta aksi masih mendesak tuntutan mereka yang menginginkan regenarsi pimpinan kampus hijau itu medapat jawaban yang jelas.
Baca juga : Soal Massa Jabatan Rektor UMP, Muhamadiyah Sumsel Sebut Ada Pelanggaran
“Tapi sayangnya pak rektor tidak hadir menemui kami secara langsung, tadi hanya warek 4 dan dua yang menemui namun tanggapannya belum clear jadi kami memberi deadline sampai besok,” tegas Dwiki Ramanda Patra ketua DPM FH UMP.
Desakan itu juga setelah mereka menerima informasi yang menyebut Pengurus Wilayah Muhamadiyah Sumsel meminta klarifikasi kepada pihak BPH UMP.
Klarifikasi yang diminta itu terkait dengan dugaan manipulasi persetujuan dalam rekomendasi perpanjangan masa jabatan rektor.
“Kami meminta klarifikasi apakah ini memang benar, kalau iya sudah pasti menciderai perserikatan muhamadiyah sebagai organisasi amal ma’ruf nahi munkar,” tegas Dwiki.
Dwiki menyampaikan rekomendasi yang dikeluarkan BPH UMP itu disebut telah terbit sejak akhir Agustus lalu.
“Padahal pimpinan ousat muhamadiyah melakui majelis dikti litbangnya pada april 2025 telah bersurat kepada rektor untuk meminta segera dipersiapkan pemilihan dan melaporkan hasil akhirnya atau laporan pertanggung jawaban rektor selama menjabat,” ucap Dwiki. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
