Tolak Digusur, PKL Pasar 16 Ilir Serbu Gedung DPRD Kota Palembang

Senin, 3 Juli 2023
Menolak digusur Perumda Pasar Palembang dan pihak pengelola, Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar 16 Ilir menyerbu kantor DPRD Kota Palembang, Senin (3/7/2023) sore.

Palembang, Sumselupdate.com – Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar 16 Ilir menyerbu kantor DPRD Kota Palembang, Senin (3/7/2023) sekitar pukul 16.00 WIB.

Aksi demonstrasi ini dalam rangka menolak penggusuran yang dilakukan Perumda Pasar Palembang dan pihak pengelola.

Read More

Penggusuran PKL sekitar Pasar 16 Ilir Palembang diketahui dilakukan untuk revitalisasi gedung yang direncanakan pada Juli ini.

Menolak digusur Perumda Pasar Palembang dan pihak pengelola, Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar 16 Ilir menyerbu kantor DPRD Kota Palembang, Senin (3/7/2023) sore.

Rencana awal revitalisasi sempat terhenti lantaran pedagang juga menolak kawasan depan gedung untuk ditutup seng oleh pengelola.

Salah seorang pedagang, Diki mengaku, dirinya dan para pedagang lainnya menolak direlokasi ke beberapa pasar yang disiapkan oleh Perumda Pasar.

“Kami menolak dipindahkan, kami sudah sejak lama berjualan di Pasar 16 Ilir ini sebagai PKL,” cetusnya.

Pedagang meminta tetap berjualan di sekitar Pasar 16 Ilir Palembang, untuk menyambung hidup. Mereka mengaku tidak punya pekerjaan lain selain berdagang.

“Dari saya belum lahir sudah berjualan di pasar 16 ini, mulai dari orang tua saya, kakak hingga kini saya sudah punya keluarga sendiri melanjutkan jualan orang tua,” katanya.

Rencana revitalisasi Pasar 16 Ilir ini cukup alot dengan penolakan yang dilakukan para PKL.

Ketua Umum DPP GENCAR Indonesia, Charma Afrianto mengatakan seharusnya pihak Pemkot Palembang tidak semena-mena terkait revitalisasi Pasar 16 Ilir Palembang.

Menurut Charma, terkait rencana pemagaran yang diduga akan dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pedagang, pihaknya bersama para pedagang kaki lima Pasar 16 Ilir, tidak akan mundur untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Menurutnya, revitalisasi pasar 16 Ilir ini melibatkan banyak pihak terutama para pedagang kaki lima yang menggantungkan hidupnya berdagang disini.

“Bukan berbicara soal estetika saja, tapi banyak kepentingan yang terlibat. Seharusnya pemerintah bisa merangkul para pedagang agar tidak merasa dirugikan dan terdzalimi oleh tindakan Pemkot Palembang,” katanya. (iya)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts