Tolak Debat Publik, Jatah Kampanye Pasangan Calon Pilkada Dikurangi

Komisioner KPU RI Arief Budiman

Palembang, Sumselupdate.com –Jika selama ini pasangan calon kepala daerah yang menolak debat publik tak dijatuhi sanksi, saat ini hal tersebut tak berlaku lagi.

Dalam rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), seluruh pasangan calon peserta pilkada harus mengikuti pelaksanaan debat public.

Bacaan Lainnya

Jika pasangan calon tersebut menolak ikut serta dalam debat publik, maka yang bersangkutan bisa kena sanksi berupa pengurangan jatah kampanye.

“Sanksi tersebut bisa berupa tidak bisa ikut serta pada debat publik berikutnya, atau iklan kampanyenya tidak akan ditayangkan di media elektronik. Untuk itu, proses lelang pengadaan iklan kampanye ini nantinya juga harus memperhatikan klausul sanksi ini,” kata Komisioner KPU RI Arief Budiman saat memberikan materi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Terpadu KPU, Bawaslu, dan DKPP menyongsong pilkada serentak tahun 2017 di Hotel Novotel Palembang, belum lama ini.

Arief juga menjelaskan pada pilkada 2017 nanti akan ada tiga jenis kotak suara (kotak untuk formulir C1, data pemilih, dan formulir DAA) di setiap kecamatan untuk pengelompokan dokumen.

Kemudian untuk keamanan surat suara dan formulir, KPU akan menggunakan microtext dan tanda khusus hologram. KPU juga sudah menyediakan Sistem Informasi Logistik (SILOG), sistem ini tidak hanya untuk penyelenggara pilkada, tetapi juga bisa diakses oleh peserta pilkada.

Mengenai dana kampanye dalam rancangan peraturan KPU, Kepala Biro Hukum KPU RI Nur Syarifah menjelaskan bahwa setiap partai politik (parpol) dapat menyumbang maksimal Rp750 juta kepada pasangan calon.

Apabila dukungan dari gabungan parpol, maka masing-masing parpol juga maksimal menyumbang Rp750 juta. Kemudian untuk sumbangan pihak ketiga maksimal Rp75 juta dan untuk badan usaha maksimal Rp750 juta.

“Sumbangan dana kampanye ini bersifat kumulatif selama kampanye. Selain uang, bentuknya bisa berupa barang maupun jasa, dan harus dilaporkan dalam dana kampanye. Rekening khusus dana kampanye ini harus diserahkan pada laporan awal dana kampanye yaitu satu hari sebelum kampanye dimulai. Apabila dana kampanye dari calon perseorangan, maka rekening dibuka atas nama pasangan calon. Apabila diusung oleh parpol atau gabungan parpol, maka dapat menggunakan rekening bersama,” kata Nur Syarifah. (ery)

 

 

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.