Para Orangtua Korban Vaksin Palsu Mengadu ke KPAI

Jumat, 22 Juli 2016
Dari kiri foto Wakil Ketua KPAI Susanto, Ibu artis MF, JS, dan Komisioner KPAI Erlinda, saat jumpa pers di kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat. Kamis (21/7). Foto: Kompas.com

Jakarta, Sumselupdate.com – Belum mendapatkan cukup perhatian dari pemerintah, puluhan orangtua yang diduga korban kasus vaksin palsu mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mengadukan masalah vaksin. KPAI telah bersedia membantu para orangtua untuk menemukan solusi terkait kasus vaksin palsu ini.

Hal ini disampaikan perwakilan orangtua yang diduga korban vaksin palsu di RS Harapan Bunda, August Siregar.

“KPAI bilang mau bantu kita, mereka sangat mendukung perjuangan kita,” kata August kepada Kompas.com, saat dihubungi, Kamis (21/7/2016) sebagaimana dikutip dari laman Kompas.com.

August menyatakan, para orangtua mendatangi KPAI juga dengan tujuan agar ada solusi bagi anak mereka yang mendapat vaksin palsu.

Advertisements

“Kan kami perlu mendapat penguatan dari lembaga anak, mereka lebih paham untuk anak-anak kita, dan memberikan perlindungan,” ujar August.

Ketua Divisi Sosialisasi KPAI Erlinda menyatakan, ada beberapa poin penting dari hasil pengaduan para orangtua yang merasa anaknya jadi korban vaksin palsu, misalnya KPAI akan membantu orangtua mencari solusi atas kasus ini.

“Karena KPAI lembaga pengawasan, jadi pihak korban ada yang kesulitan menemui rumah sakit dan pemerintah, jadi KPAI akan menjembatani, insya Allah kami bisa untuk melakukan hal tersebut,” ujar Erlinda.

Hal lainnya yakni KPAI akan membantu orangtua untuk mengetahui kepastian kesehatan anak yang mendapat vaksin palsu. Langkah KPAI yakni membuka komunikasi dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, dan panitia kerja (panja) yang dibentuk Komisi IX DPR, dan lembaga lainnya.

Selain membantu orangtua, Erlinda juga mengatakan, KPAI akan meminta pengawasan terhadap vaksin lebih ketat oleh instansi yang berwenang.

“Ke depan, kami meminta Badan POM pengawasannya nanti seperti apa dan meminta ada regulasi yang mengatur secara ketat jangan sampai terjadi ini lagi, serta memastikan oknum yang bertanggung jawab siapa saja dan ada sanksi yang tegas,” ujar Erlinda. (adm3)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.