Tim Kejaksaan Tangkap Buronan Korupsi Rehab Jalan Desa di Muaraenim

Penulis: - Selasa, 14 November 2023
Tim Kejaksaan Tangkap Buronan Korupsi Rehab Jalan Desa di Muaraenim
Tim Kejaksaan Tangkap Buronan Korupsi Rehab Jalan Desa di Muaraenim

Muaraenim, Sumselupdate.com — Setelah buron selama dua tahun, akhirnya tersangka korupsi rehabilitasi jalan desa di Kabupaten Muaraenim, Akmad Badui (AB), berhasil dibekuk oleh Tim Tangkap Buron (TABUR) Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Muaraenim. Penangkapan ini dilakukan pada Senin sore (13/11/2023) di kediaman tersangka di jalan Trikora Kelurahan Demang Lebar Daun kota Palembang.

Tersangka AB diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi jalan desa Harapan Jaya tahun 2019 pada Dinas PUPR Kabupaten Muaraenim. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp 373.141.195,70.

Bacaan Lainnya

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muaraenim Ahmad Nuril Alam melalui Kasi Intelejen Anjasra Karya mengatakan, tersangka AB merupakan buronan sejak dua tahun lalu. Ketika akan ditahan, tersangka tidak kooperatif dan melarikan diri.

“Kami mengupayakan tindakan tangkap buronan terhadap yang bersangkutan, dan akhirnya berhasil menangkapnya di Palembang,” ujarnya.

Anjasra menambahkan, tersangka AB akan segera dipindahkan ke Lapas II B Muaraenim untuk diproses lebih lanjut oleh Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Muaraenim.

Baca Juga: Yuk!!! Simak Program Layanan PB3R Kejaksaan Negeri Kabupaten Muba

Selain tersangka AB, dua rekannya yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut, yaitu Hasbullah selaku PPK ASN Dinas PUPR Muaraenim dan Alex Sandri AN selaku pemilik perusahaan, telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Palembang.

Baca Juga: Sukseskan Seleksi CASN, Kejaksaan RI Buka Helpdesk di 33 Kejati

Hasbullah dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, denda Rp 50 juta, dan uang pengganti Rp 30 juta. Alex Sandri AN dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, denda Rp 100 juta, dan uang pengganti Rp 50 juta.

Kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.