Sudah Diberi Izin Kelola Hutan, Warga Muba Diajak Dukung Program Pemerintah Pusat

Wabup Muba Beni Hernedi berkunjung ke Desa Karang Sari (P4).

Palembang, Sumselupdate.com – Sebanyak 66 kelompok tani dengan 1.700 KK di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kini telah tenang dalam mengelola hutan kawasan dengan luas lebih kurang 9.135 hektar. Karena telah mendapat izin akses kelola kawasan hutan secara legal yang diserahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Bupati Muba Dodi Reza Alex melalui Wakil Bupati Beni Hernedi pada 25 November lalu di kawasan Hutan Wisata Punti Kayu Palembang.

Pasca penyerahan izin kelola kawasan hutan kepada kelompok tani itu, Wabup Muba Beni Hernedi melakukan silaturahmi dengan masyarakat Desa Karang Sari (P4) dan Pengurus Koperasi Bina Usaha Kecamatan Lalan, pada Kamis (20/12/2018).

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan itu, Beni mengajak masyarakat untuk terus mendukung apa yang sudah menjadi program pemerintah pusat tersebut (pemberian izin kelola kawasan hutan).

“Melalui silaturahmi luar biasa ini hendaknya kita dapat jadikan sebagai wadah bagi kita semua menjalin hubungan kekeluargaan yang lebih baik, berbagi ilmu dan pengalaman. Kita patut berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberi izin usaha mengelola kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat Muba, untuk itu kita harus terus mendukung program-program pemerintah pusat,” ujar Beni.

Terkait dengan keberadaan koperasi Beni mengatakan, Pemkab Muba menyadari sepenuhnya koperasi sangat dibutuhkan, di samping bertujuan membantu menyejahterakan anggotanya, juga berperan mendidik anggotanya untuk mengenal koperasi secara mendalam.

“Pada prinsipnya Pemkab Muba akan mendukung setiap usaha yang mempunyai prospek demi menyejahterakan para anggota dan masyarakat, terutama dalam usaha percepatan pembangunan di Kabupaten Muba,” imbuhnya.

Disela kegiatan itu salah satu warga Lalan Sugiono mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Muba yang telah memperhatikan masyarakatnya sehingga mendapat izin kelola kawasan hutan dan dapat memanfaatkan kawasan hutan dengan baik untuk peningkatan ekonomi.

“Selama ini kami masih merasa takut karena hutan yang kami kelola masuk dalam kawasan hutan, namun sekarang kami telah mendapat kepastian dan payung hukumnya bahwa lahan yang kami kelola sudah secara legal,” tandasnya. (rel)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.