Presiden Jokowi: Tax Amnesty Itu Hak Bukan Kewajiban, Bisa Digunakan Bisa Tidak

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai membuka IFFC di ICE BSD Tangerang, Selasa, 30 Agustus 2016 (foto: setkab)

Jakarta, Sumselupdate.com– Presiden Jokowi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) memang menyasar pembayar-pembayar pajak besar, utamanya, yang menaruh uangnya di luar negeri. Tetapi,  lanjut Presiden, tax amnesty ini juga bisa diikuti oleh yang lain seperti pengusaha menengah dan pengusaha kecil.

Tetapi untuk menghilangkan rumor atau keresahan, sudah keluar Peraturan Dirjen yang kurang lebih mengatakan misalnya untuk petani, nelayan, pensiunan tidak perlu ikut tax amnesty.

Bacaan Lainnya

“Betul? enggak ikut atau apa istilahnya apa, tidak usah ikut menggunakan haknya untuk ikut tax amnesty,” kata Presiden Jokowi usai membuka Indonesia Fintech Festival and Conference (IFFC), di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, Selasa (30/8).

Menurut Jokowi, mengikuti tax amnesty itu hak, bukan kewajiban. Kalau wajib, maka seluruh masyarakat misalnya harus, wajib. “Ini kan hak, yang gede pun sama saja kan, bisa menggunakan, bisa tidak. Yang usaha menengah juga bisa menggunakan bisa tidak, usaha kecil juga bisa menggunakan bisa tidak. Ini kan haknya. Ini payung hukum tax amnesty ini diberikan untuk itu. Jadi bukan wajib,” ujarnya.

Logika gampangnya, lanjut Presiden, seperti itu. Kalau kewajiban semua, nah itu baru rame. “Ini enggak kok. Ini hak yang bisa digunakan bisa tidak,” tegas Presiden.

Penghasilan di Bawah 4,5 Juta Tidak Perlu NPWP

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi, menegaskan, orang yang memiliki penghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan, tidak perlu punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan tidak perlu membayar pajak penghasilan (PPh). Karena itu, mereka juga tidak perlu mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

“Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 sebagai peraturan pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp4,5 juta per bulan tidak wajib mengikuti program amnesti pajak,” kata Ken dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (30/8).

Menurut Dirjen Pajak, kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori penghasilan di bawah PTKP Rp54 juta setahun adalah buruh, pembantu rumah tangga, nelayan dan petani, serta pensiunan yang hanya memiliki penghasilan semata-mata dari uang pensiun.

“Supaya tidak ribet, orang yang penghasilannya Rp4,5 juta per bulan, tidak perlu punya NPWP, tidak perlu bayar pajak penghasilan, apalagi ikut tax amnesty. Jadi lupakan pembantu rumah tangga, nelayan dan petani untuk ikut program ini,” tegas Ken.

Selain itu, kelompok subjek pajak warisan belum terbagi yang tidak menghasilkan penghasilan di atas PTKP dan penerima harta warisan namun tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP, menurut Dirjen Pajak, juga tidak perlu mengikuti program amnesti pajak.

Kelompok masyarakat lain yang tidak wajib mengikuti program tax amnesty ini, menurut Dirjen Pajak, adalah wajib pajak yang memilih untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan wajib pajak yang hartanya sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan oleh salah satu anggota keluarga.

Kelompok subjek pajak lainnya, lanjut Dirjen Pajak , merupakan para warga negara Indonesia (WNI) yang telah tinggal di luar negeri selama lebih dari 183 hari dalam setahun, dan dipastikan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia.

“Sanksi Pasal 18 ayat 2 dalam UU Pengampunan Pajak, yaitu nilai harta tersebut diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak, tidak berlaku bagi masyarakat atau subjek pajak tersebut,” tegas Ken.

Dirjen Pajak memastikan seluruh wajib pajak berhak mengikuti amnesti pajak apabila ingin memanfaatkannya, termasuk para aparatur sipil negara seperti pejabat negara, aparat penegak hukum, dan tidak terkecuali para pegawai Direktorat Jenderal Pajak. (shn)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.