Pj Walikota Pangkalpinang Hadiri Rapat Paripurna ke- XVII Tahun 2024

Sabtu, 8 Juni 2024
Pj Walikota Lusje Anneke Tabalujan menghadiri rapat paripurna ke - XVII masa persidangan III Tahun 2024.

Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Pj Walikota Lusje Anneke Tabalujan menghadiri rapat paripurna ke – XVII masa persidangan III Tahun 2024, di ruang sidang DPRD Pangkalpinang, Sabtu (8/6/2024).

Lusje Anneke Tabalujan dalam sambutannya membacakan 3 Raperda yang diajukan oleh pemerintah kota Pangkalpinang kepada DPRD kota Pangkalpinang, Pertama membahas rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045, perancangan pembangunan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

Bacaan Lainnya

Selanjutnya Membahas pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas peraturan daerah kota Pangkalpinang nomor 2 tahun 2011 tentang pemekaran kelurahan dan pembentukan kecamatan dalam wilayah kota Pangkalpinang, adapun beberapa perubahan pusat pemerintahan kecamatan taman sari, serta penyesuaian peta batas Kota Pangkalpinang terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kemudian yang terakhir pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah kota Pangkalpinang Nomor 26 tahun 2010 tentang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Lusje menambahkan dari hasil penyampaian Raperda diatas semua  setuju ada yang menyampaikan secara langsung  yaitu dari fraksi partai PKS, sedangkan  yang lain  seperti Fraksi Partai Golkar, Demokrat, Nasdem, Gerindra, PPP, PDI hanya menyampaikan secara tertulis.

Baca juga : Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, Pemkot Pangkalpinang Gencarkan Gerakan Pangan Murah

Alhamdulillah  berkaitan dengan revisi wilayah, karena ada pergeseran nama wilayah kecamatan dan ada yang menyesuaikan Permendagri tentang wilayah batas kota Pangkalpinang, ya harus diubah menyesuaikan peraturan pemerintah, yang satu mencabut peraturan yang ada karena sudah diatur dengan peraturan lain.

Baca juga : Pemkot Pangkalpinang Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

Harapannya semoga dibahas oleh teman-teman di daerah supaya langsung ditetapkan karena itu dibutuhkan untuk landasan hukum pijak kita.’ jelasnya. (**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.