Pertanyakan Kebijakan Bupati, DPRD Muratara Ajukan Hak Interpelasi

11 anggota dewan dari fraksi-fraksi menyampaikan pengajuan hak interpelasi kepada Ketua DPRD Muratara, Senin (8/11/2021).

Laporan : Marwan Ashari

Muratara, Sumselupdate.com – Guna meminta keterangan kepada pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan Bupati Muratara yang tidak strategis berdampak kepada masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Muratara resmi mengajukan hak interpelasi (Hak Meminta Keterangan).

Read More

Hak interpelasi tersebut diusulkan 11 anggota dewan dari fraksi-fraksi kepada Ketua DPRD Muratara, Senin (8/11/2021).

Penggunaan hak interpelasi ini didukung 11 anggota dewan yang mewakili dari fraksi-fraksi dengan merujuk pada peratutan DPRD tentang tata tertib.

“Hak interpelasi diusulkan setelah terkumpul dukungan dari 11 orang anggota dewan. Berkas hak interpelasi sudah diserahkan kepada pimpinan DPRF Muratara, diruang rapat banggar,” kata I Wayan Kocap, Senin (8/11/2021) kepada awak media.

Dijelaskan politisi PAN ini bahwa hak interpelasi adalah hak yang dimiliki oleh lembaga DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati tentang Kebijakan yang diambil dalam hal ini Bupati Muratara.

“Yang pertama adalah Kebijakan Bupati Muratara yang berpengaruh terhadap masyarakat banyak terutama hak interpelasi ini mengenai ditolaknya ada 986 PPPK yang diberikan oleh kementerian Menpan RB tetapi ditolak oleh Bupati Muratara,” katanya.

Dia juga menilai Bupati Muratara telah mengabaikan ketentuan pasal 11 ayat 19 dan 21 UU No 9 tahun 2020 tentang APBN 2021 sehingga menghilangkan kesempatan masyarakat Muratara untuk mendapatkan kerja yakni pekerjaan dari pemerintah pusat

“Kita ketahui bersama bahwa proses pengadaan PPPK ini adalah dari kementerian Menpan RB secara otomatis biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui kementerian keuangan,” paparnya

Dia menambahkan mengenai edaran Bupati No 32 tahun 2021 tanggal 30 Maret tentang pemberhentian tenaga kerja sukarela. Hal ini kata Wayan berbanding terbalik dengan keinginan Bupati pada saat kampanye yang semestinya harus diberi gaji Rp,1,5 juta tapi nyatanya dikurangi, mereka diberhentikan.

Kemudian pengangkatan sembilan orang Kepala Sekolah Dasar(SD). Apa yang dilakukan Bupati adalah Mal Administrasi, artinya tidak memenuhi persyaratan sebagai Kapala Sekolah.

Dikatakannya patut diduga terjadi mal administrasi yang dilakukan Bupati Muratara pada saat pelantikan 14 Okteber 2021 lalu. Di mana dari 126 Kepala Sekolah, diduga ada sembilan orang Kepsek yang tidak memenuhi syarat.

Kesembilan orang kepsek tersebut belum ada pengalaman mengajar sekurang-kurang nya enam tahun, tidak memiliki pangkat serendah rendahnya III c, serta tidak memiliki sertifikat guru dan lain lain.

Sehingga SK Bupati Muratara Nomor:012/KPTS/BKPSDM/MRU/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 6 tahun 2018 , artinya dalam melaksanakan kewenangan sebagai Kepala Daerah tidak patuh terhadap ketentuan peraturan yang berlaku,tidak jujur,tidak transparan dan arogan dalam bertindak.

Dalam kesempatan itu dia juga menyebutkan mengenai eksploitasi dan politisasi dunia pendidikan pada saat Bupati menyerahkan seragam sekolah di SMP Nibung dan anak SD di Desa Suka Menang.

“Pak Bupati menyerahkan seragam tersebut disertai dengan mencantumkan foto Ketua DPR RI dan lambang partai tertentu. Kami menduga bahwa ini terjadi penyalahgunaan kekuasaan politik dunia pendidikan anak SD dan SMP. Semestinya mereka semestinya belum sampai dunianya di situ, tetapi juga ini sudah disertakan dan politisasi. Ini menjadi gambaran interpelasi yang kami sampaikan kepada pimpinan, harapan kami sebagai penyusun agar ini bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan,” pungkasnya. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.