Opini: Selamat Pagi KPK

Oleh: Rusmin Toboali

Sebagai warga bangsa negeri tercinta Indonesia, kita tentunya sungguh sangat prihatin ketika korupsi masih juga terjadi di pusat dan daerah. Deretan berita di media massa setiap hari tak pernah lepas dari isu korupsi, padahal sudah lama kita memerangi tindak korupsi. Kita punya Komisi Pemberantasan Korupsi yang amat populer dengan singkatan KPK dan sangat aktif memberangus korupsi bersama lembaga penegak hukum lainnya yakni Kejaksaan Agung dan kepolisian Republik Indonesia.

Read More

Sejak dilahirkan tahun 2002 yang lalu,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), institusi anti rasuah tersebut selalu menarik untuk dibincangkan. Dikarenakan KPK merupakan lembaga independen (auxiliary organ) yang lahir untuk memberantas korupsi di tengah kroniknya korupsi di Indonesia.

Kurang lebih 20 tahunan,  KPK mengarungi samudera pemberantasan korupsi, sudah banyak pula ombak pelemahan yang menerjang. Baik itu pelemahan secara inkonstitusional seperti teror terhadap pegawai KPK  maupun pelemahan secara konstitusional melalui jalur legislasi.

Tidak ada salahnya jika kita mencontoh kinerja Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong ketika mereka memiliki tiga strategi utama untuk memberantas korupsi, yakni pencegahan, penindakan dan pendidikan. Komitmen pemangku kepentingan di Hong Kong juga memegang peranan yang sangat penting, sehingga ICAC mampu menjadi percontohan lembaga pemberantasan korupsi di negara lain.

Kunci utama keberhasilan ICAC Hong Kong terletak pada komitmen dan melakukan pendekatan yang maksimal. ICAC juga mendapatkan dukungan keuangan yang sangat besar, jumlah tenaga ahli yang mencukupi, dan konsistensi dukungan pemerintah selama lebih dari 30 tahun.

Lebih lanjut lagi, ICAC Hong Kong juga membantu pemerintah membangun sistem pelayanan publik yang dapat mencegah praktik korupsi dan suap dengan melakukan kontrol ketat dan pelatihan. Upaya tersebut mendapat pengakuan dari banyak organisasi internasional, seperti Bank Dunia (World Bank), The Heritage Foundation, dan Transparency International.

Perilaku aksi purba yang bernama korupsi di daerah-daerah tak kalah nyaring bunyinya Mulai dari penyimpangan APBD hingga kasus suap, terutama sejak kita memasuki era otonomi daerah. Bagaimana mungkin meningkatkan daya saing daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kalau pejabat dan kepala daerah tcrlilit kasus korupsi?

Kejatuhan Orde Baru pada 1998 menciptakan euforia dalam desentralisasi. Spirit otonomi daerah memiliki tujuan baik, yakni untuk memberikan kesempatan kepada daerah memajukan perekonomiannya

Sayang, implementasi otonomi daerah tidak diikuti dengan kesiapan perangkat hukum dan mentalitas pejabat yang jadi pelakunya. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Pastinya itu terjadi akibat lemahnya pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. UU Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan sangat besar bagi kepala daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan untuk memecat kepala daerah yang bermasalah karena fungsinya hanya sebatas fungsi normatif, yakni membina.

Lemahnya pengawasan pemerintah pusat dan tiadanya mekanisme untuk menyeimbangkan kekuasaan berbuntut pada lahirnya raja-raja kecil di daerah. Posisi kepala daerah dianggap sebagai jalan untuk mempertebal kekayaan pribadi.

Pemilukada dijadikan tindakan spekulatif, mengeluarkan modal besar di awal agar bisa meraup untung besar nantinya. Hasilnya? Beberapa kursi kepala daerah justru diduduki oleh orang-orang yang tidak kompeten dan korup. Realitas ini terlihat dari besarnya jumlah kepala daerah bermasalah pada kurun waktu 2010 hingga 2019.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sebanyak 294 kepala daerah tersandung kasus tindak pidana korupsi. 11 kasus diantaranya, terkait dengan kepentingan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Peneliti ICW Almas Sjafrina menyampaikan bahwa data tersebut dicatat selama periode 2010-2019. Dia mengungkap, sedikitnya 294 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum, tidak hanya KPK tapi juga kepolisian dan kejaksaan.

Dari data yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2004 sampai Juni 2021, KPK paling tidak telah memproses pelaku tindak pidana korupsi sebanyak 1.291 perkara.Jumlah kasus itu terdiri dari sejumlah perkara mulai dari kepala daerah hingga pejabat di Kementerian/Lembaga. Misalnya oknum Kepala Daerah/Gubernur yang terlibat praktik korupsi. 22 orang adalah Gubernur, Bupati/Walikota sebanyak 133 orang.

Pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa , desentralisasi kekuasaan dan euforia demokrasi tidak serta-merta membuat sistem berjalan dengan baik. Bahkan, justru dimanfaatkan oleh para oportunis. Tiadanya sistem check and balance membuat posisi kepala daerah jadi strategis.

Beberapa langkah yang perlu segera dilakukan, diantaranya  dengan menguatkan peran pemerintah pusat dengan merevisi UU tentang otonomi daerah. Peran gubernur perlu diperkuat agar dapat memecat para Bupati/Walikota dalam provinsinya dan pejabat daerah tingkat II yang bermasalah.

Kedua, meningkatkan peran dan fungsi pengawasan KPK di daerah.

Realisasinya bisa seperti kampanye antikorupsi agresif, penerbitan indikator kepuasan publik, pelatihan pegawai negeri sipil, audit secara berkala, dan perlindungan terhadap whistle blower. Dalam hal ini, KPK harus memberikan jaminan bahwa pihak swasta tidak akan terkriminalisasi. Ada kekhawatiran segala bentuk transfer uang kepada pejabat yang diartikan sebagai penyuapan, padahal realitasnya tidak selalu demikian.

Dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil pemekaran daerah.

Sistem otonomi daerah saat ini memicu celah untuk melakukan tindakan korupsi sehingga pemekaran lebih baik dihentikan sampai terdapat perangkat hukum yang tepat untuk memperkuat pengawasan pusat di daerah.

Sesungguhnya yang menjadi korban dari perliku purba yang bernama korupsi adalah kita sebagai penduduk daerah. Sangat disayangkan jika kesempatan untuk memajukan ekonomi terhambat karena masalah birokrasi dan ketakutan akan dikriminalisasi. Jika sistem sudah tertata dengan baik, tentu pelaku bisnis tidak akan ragu bermain dengan mengikuti peraturan.

Mari kita lawan korupsi!

Toboali, November 2021

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.