Teheran, Sumselupdate.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Seyed Abbas Araghchi menegaskan bahwa saat ini tidak ada dasar positif bagi Iran untuk berinteraksi dengan Amerika Serikat (AS). Pernyataan itu dilontarkannya karena ketidakpercayaan mendalam yang terbentuk akibat pengalaman negatif selama bertahun-tahun dengan Washington.
Dalam wawancara dengan saluran televisi daring Iran, Sahra TV, seperti dilaporkan media setempat pada Sabtu (25/10), Araghchi mengatakan bahwa Iran tidak memiliki, dan tidak akan pernah memiliki, kepercayaan terhadap AS. Ia menilai Washington telah berulang kali gagal menepati komitmennya terhadap Iran selama sepuluh tahun terakhir.
“Meskipun kami pernah bersedia berinteraksi dengan hati-hati, kami tidak pernah menerima tanggapan positif dari pihak AS,” ujar Araghchi.
Meski demikian, Araghchi menyebut Iran tetap terbuka untuk diplomasi, asalkan AS meninggalkan pendekatan hegemonik dan bersedia terlibat dalam “perundingan yang serius dan nyata” berdasarkan prinsip kesetaraan, ketulusan, serta saling menghormati dan kepentingan bersama.
Sebagai informasi, pada Juli 2015 Iran menandatangani Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) bersama Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan AS.
Kesepakatan tersebut membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan berbagai sanksi, termasuk dari PBB. Namun pada Mei 2018, AS secara sepihak menarik diri dari JCPOA dan kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran.
Pada akhir Agustus lalu, Prancis, Inggris, dan Jerman mengaktifkan mekanisme “snapback”, yang membuat sanksi PBB kembali diberlakukan terhadap Iran setelah Dewan Keamanan gagal memperpanjang penangguhan sanksi pada September.
Sebelumnya, Iran dan AS dijadwalkan menggelar putaran keenam pembicaraan nuklir, namun rencana itu batal setelah Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah wilayah di Iran. Pada 22 Juni, militer AS juga dilaporkan ikut terlibat dengan mengebom fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordow, dan Isfahan.
Dalam beberapa bulan terakhir, AS terus mendesak Iran menghentikan pengayaan uranium dan membatasi program misilnya. Namun Iran menolak keras tekanan tersebut, dengan menegaskan bahwa kedua isu itu merupakan bagian dari kedaulatan nasional yang tidak dapat dinegosiasikan.
(**)











