Mantan Dirut BPR Palembang Dituntut JPU 10 Tahun Penjara

Armansyah (56) dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Palembang yakni Indah Kumala Dewi SH MH, Sigit Subiantoro SH, Indra SH dan Diah SH, selama 10 tahun penjara.

Palembang, Sumselupdate.com – Lantaran diduga melakukan tindak pidana kejahatan perbankan, membuat mantan Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Palembang, periode 2013-2018, yakni Armansyah (56) dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Palembang yakni Indah Kumala Dewi SH MH, Sigit Subiantoro SH, Indra SH dan Diah SH, selama  10 tahun penjara.

Dalam persidangan  yang diketuai oleh hakim Erma Suharti SH MH, di Pengadilan Negeri Palembang, Klas 1A Khusus Sumsel.

Bacaan Lainnya

“JPU menilai perbuatan terdakwa melanggar pasal Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,” kata JPU Indah , Jumat (21/5/2021).

Atas perbuatannya JPU menuntut, terdakwa Armansyah dengan hukuman 10 tahun penjara, denda 10 miliar rupiah, dengan subsidair 6 bulan penjara.

Adapun pertimbangan hal yang memberatkan dalam tuntutan JPU bahwa perbuatan terdakwa merusak kredibilitas dan citra baik bank, perbuatan terdakwa menyebabkan kredit macet PT BPR.

“Serta perbuatan terdakwa selaku Dirut BPR mengakibatkan kerugian dengan total plafond Rp 3.8 miliar dilakukan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian,” ujar Indah.

Sementara hal yang meringankan sebagaimana tuntutan JPU tidak ada. Sementara itu, dikonfirmasi pada kuasa hukum terdakwa, Raju Diagunsyah SH pihaknya akan mengajukan pembelaan yang digelar pada Kamis pekan mendatang.

“Jadi pada persidangan kemarin, klien kami dituntut dengan hukuman 10 tahun dan denda 10 Miliar oleh JPU. Atas tuntutan tersebut, tentu kami selaku kuasa hukum akan mengajuka pledoi pada agenda sidang selanjutnya,” ujar Raju.

Dirinya mengaku tidak sependapat dengan tuntutan JPU yang terlalu tinggi, dirinya menguraikan permasalahan kasus ini pada dasarnya merupakan permasalahan kredit macet yang ditemukan oleh OJK maka dari itu ditetapkan perkara pidana harusnya masuk perkara perdata.

“Jika seperti itu, secara substansinya kami pertanyakan kenapa terdakwa satu-satunya yang dijadikan terdakwa tunggal, itu juga salah satu pembelaan yang akan kami ungkap pada persidangan pekan depan,” tutupnya. (Ron)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.