Mataram, Sumselupdate.com – Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), Luthfi Yazid, mendesak Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim untuk berhati-hati dalam melontarkan gagasan ‘War Tiket Haji’ yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kegaduhan di masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi di sela pelantikan dan penyumpahan advokat baru DePA-RI di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu, 15 April 2026.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya mengeluarkan ide strategis tanpa melalui kajian matang. Ia menilai konsep ‘War Tiket Haji’ yang mengusung mekanisme siapa cepat dia dapat (first come first served) di luar skema haji reguler berisiko menimbulkan persoalan serius.
“Gagasan ini bukan hanya berpotensi menimbulkan kegaduhan, tetapi juga berbahaya karena dapat melahirkan ketidakadilan,” tegas Luthfi dalam keterangan pers, Kamis (16/4/2026).
Ia menjelaskan, selama ini pelaksanaan ibadah haji di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk kasus-kasus yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Sejumlah mantan Menteri Agama bahkan pernah terseret kasus korupsi terkait penyelenggaraan haji.
Selain itu, Luthfi juga menyinggung berbagai kasus penipuan perjalanan umrah yang merugikan puluhan ribu jamaah, seperti kasus First Travel dan Abu Tours yang hingga kini dinilai belum mendapatkan solusi yang memadai dari pemerintah.
“Ribuan jamaah menjadi korban, namun negara belum mampu memberikan solusi yang adil. Ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Luthfi mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai tidak konsisten dalam menangani kasus kerugian publik, dengan membandingkan penanganan terhadap kasus korporasi besar yang mendapat bailout negara.
Lebih lanjut, ia menilai konsep ‘War Tiket Haji’ justru berpotensi menciptakan kompetisi tidak sehat. Menurutnya, sistem tersebut akan menguntungkan pihak yang memiliki kemampuan finansial dan akses lebih besar.
“Ini berisiko menciptakan ketimpangan. Siapa yang punya uang dan koneksi, dia yang akan mendapatkan kesempatan lebih dulu,” katanya.
Ia pun mengimbau pemerintah untuk lebih fokus membenahi sistem penyelenggaraan haji dan umrah secara menyeluruh, mulai dari regulasi, sumber daya manusia, hingga kualitas pelayanan.
“Pemerintah harus memastikan keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan jamaah, baik sejak di tanah air hingga kembali dari Tanah Suci,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Luthfi juga mengingatkan para advokat DePA-RI yang baru dilantik untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, serta terus meningkatkan kompetensi dan ketangguhan mental.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
