Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) melaksanakan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu (22/4/2026).
Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan serta keberlanjutan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel.
Evaluasi dihadiri tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI yang terdiri dari Auditor Madya Titut Sulistyaningsih, Auditor Muda Elychia Roly Putri, Auditor Muda Mar’atun Isnaeni, serta Auditor Pertama Siti Afifah.
Sementara itu, dari pihak Kanwil Kemenkum Babel hadir Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, serta jajaran pejabat dan tim kerja Zona Integritas.
Dalam sambutannya, Johan Manurung menegaskan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dalam memperkuat implementasi Zona Integritas sekaligus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani.
“Evaluasi ini menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana reformasi birokrasi berjalan, sekaligus sebagai sarana perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Tim Inspektorat Jenderal memaparkan mekanisme evaluasi Zona Integritas dengan menitikberatkan pada enam area perubahan sebagai indikator utama penilaian. Selain itu, evaluator juga menekankan pentingnya kelengkapan data dukung yang valid dan akurat.
Proses evaluasi diawali dengan pemaparan capaian pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Kantor Wilayah, meliputi kinerja satuan kerja, perubahan yang telah dilakukan, serta inovasi layanan yang dihadirkan.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara tim evaluator dengan satuan kerja dan tim Zona Integritas. Tim pengawas internal juga melakukan verifikasi dokumen, diskusi dengan ASN dan non-ASN, serta pengecekan langsung terhadap sarana dan prasarana pelayanan publik.
Langkah tersebut dilakukan guna memastikan implementasi standar pelayanan serta kesiapan satuan kerja dalam meraih predikat WBBM.
Johan Manurung berharap melalui evaluasi dan pendampingan dari Inspektorat Jenderal, seluruh indikator yang dipersyaratkan dapat terpenuhi.
“Seluruh jajaran diharapkan terus memperkuat integritas dan profesionalisme, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” tegasnya.
Kanwil Kemenkum Babel menargetkan predikat WBBM sebagai wujud nyata komitmen menghadirkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
