Kebijakan Disdik OKU Terkait Mutasi Dipertanyakan Dewan

suasa rapat paripurna penyampaian LKPj

Baturaja, Sumselupdate.com – Kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten OKU, dengan memutasi guru saat menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) beberapa waktu lalu, menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Pada paripurna istimewa DPRD dalam rangka membahas/meneliti LKPj Bupati tahun anggaran 2015, Senin (23/5), panitia khusus (Pansus) I selaku mitra kerja Disdik, menyoroti hal ini.

Bacaan Lainnya

Bahkan dalam evaluasi dan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati yang dibacakan Sodri Tario tersebut, mereka (Pansus I) meragukan profesionalitas mutasi para guru yang dilakukan Disdik OKU tersebut.

“Khusus bidang pendidikan, Pansus I meragukan profesionalitas mutasi para guru yang dilakukan Disdik,” ungkapnya di podium paripurna.

Mutasi tersebut dinilai kurang tepat, karena berada di titik puncak pengantaran siswa untuk menghadapi UN.

“Semestinya dinas tahu saat mutasi tersebut kurang tepat karena berada di titik puncak pengantaran siswa untuk menghadapi UN, yang mana setiap guru bertanggung jawab untuk pelaksanaan tersebut,” jelasnya.

Lagipula, imbuhnya, mutasi yang dilaksanakan tidak mentaati Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, yang menyatakan kewenangan untuk Sekolah Menengah Atas dan sederajat sekarang menjadi wewenang Pemprov, termasuk bangunan dan aset lainnya.

“Pansus I menyarankan semoga hal ini dijadikan pelajaran dan tidak terjadi lagi di masa mendatang,” tandasnya.

Senada dikatakan Anggota Komisi I lainnya, bahwa menurut UU No 23 tahun 2014, kewenangan terkait Sekolah Menengah Atas, baik guru, bangunan sekolah, ataupun siswa itu ada di Provinsi.

“Ada belasan guru baik SMA dan SMP yang dimutasi menjelang UN kemarin. Mestinya mereka menyadari bahwa bukan wewenang mereka memutasikan guru,” ujarnya.

Karena itu, di sini Komisi I menilai ada abuse of power yang dilakukan Disdik OKU terhadap mutasi tersebut

“Jadi ada abuse of power disana, salah satunya mutasi guru SMA yang seharusnya bukan kewenangan kabupaten karena sudah jadi kewenangan Provinsi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Disdik OKU Mahyudin Helmi tidak bisa dimintai komentarnya mengenai evaluasi dan rekomendasi Pansus I tersebut.

Nomor ponselnya dalam keadaan tidak aktif saat dihubungi wartawan siang tadi. Begitu pun dengan Short Massage Service (SMS), juga tidak dibalas.

Drs, Johan Anuar SH MM, saat diwawancarai mengenai hal itu mengaku jika pihaknya tak pernah mengintruksikan adanya mutasi di pihak Disdik. Lagi pula, ucap dia, sesuai aturan yang berlaku mutasi belum bisa dilakukan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

“Yakinlah, tak ada dendam politik dan jika memang PNS bagus akan dipertahankan, dan jika ke depan tidak mengikuti gaya pimpinan kami siap-siap out, namun untuk saat ini belum ada mutasi.” tegas Johan. (yan)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.