Kasus Korupsi Dana Hibah Bawaslu Muratara, 8 Terdakwa Jalani Sidang Perdana

Sidang perdana kasus dugaan korupsi dana hibah di Bawaslu Muratara

Palembang, Sumselupdate.com – Sidang perdana dugaan korupsi dana hibah kegiatan Bawaslu Muratara tahun anggaran 2019-2020, yang menjerat delapan komisioner Bawaslu Muratara, digelar di PN Tipikor Palembang, Jumat (24/6/2022)

Kedelapan terdakwa dihadirkan secara visual dari balik layar monitor sidang, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lubuk Linggau dihadapan majelis hakim Tipikor Palembang, guna mendengarkan pembacaan dakwaan dari JPU dihadapan majelis hakim Tipikor Palembang diketuai Efrata Heppy Tarigan SH MH Jumat (24/6).

Read More

Delapan terdakwa tersebut yakni, Munawir Ketua Bawaslu Muratara, M Ali Asek anggota Bawaslu Muratara, Paulina anggota Bawaslu Muratara, SZ Bendahara Bawaslu Muratara, dan Kukuh Reksa Prabu Staf Bawaslu Muratara.

Kemudian, Tirta Arisandi, Hendrik dan Aceng Sudrajat, ketiganya saat itu merupakan Kordinator sekretariat (Korsek) Bawaslu Kabupaten Muratara.

Sebagaimana dakwaan JPU Lubuk Linggau, para terdakwa disangkakan telah melakukan korupsi dana hibah ditahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp2,5 miliar dari nilai total hibah yang dikucurkan pemkab Muratara Rp9,5 miliar untuk pelaksanaan kegiatan Pileg dan Pilpres ditahun 2019, serta Pilbup dan Wabup Muratara ditahun 2020.

Didalam dakwaan JPU terungkap, bahwa dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan Bawaslu ada kegiatan yang di markup atau fiktif yang dilakukan oleh para terdakwa, diantaranya dana hibah tahun 2019 sebesar Rp 136 juta dari total pencairan Rp200 juta.

“Uang itu berdasarkan laporan digunakan diantaranya Rp 40 juta untuk sewa gedung labor komputer SMA Bina Satria untuk seleksi Panwascam Bawaslu Muratara tahun 2019, namun yang diterima oleh pihak sekolah hanya sebesar Rp11 juta,” kata JPU Lubuk Linggau Sumarherti bacakan dakwaan.

Selain itu, lanjut JPU digunakan juga untuk belanja publikasi kegiatan pada penyedia jasa, diantaranya media online sebesar Rp30 juta, namun nyatanya pembayaran itu fiktif atau tidak ada.

Terungkap juga di dakwaan JPU, dana hibah Bawaslu tersebut juga diberikan kepada para terdakwa masing-masing Rp100 juta atas inisiatif terdakwa Munawwir, dengan dalih sebagai uang pegangan dan penyemangat kerja.

“Setelah disepakati, lalu terdakwa Tirta menyerahkan kepada masing-masing uang sebesar Rp100 juta tersebut untuk terdakwa Munawwir dan Paulina di Hotel Emilia Palembang, sedangkan Ali Asek, Siti Zahro, Kukuh Reksa dan Tirta sendiri diberikan di kantor Bawaslu Muratara,” sebut JPU.

Atas perbuatan para terdakwa, sebagaimana dakwaan JPU dijerat dengan dakwaan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Usai mendengarkan pembacaan dakwaan JPU, satu dari delapan terdakwa yakni Paulina akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan JPU.

Diwawancarai usai sidang, kuasa hukum Aceng Sudrajat, TA dan Hendrik, Romli SH MH, mengatakan, pihaknya tidak mengajukan eksepsi terkait dakwaan penuntut umum saat sidang tadi.

“Kita tidak ajukan eksepsi,” tutupnya (Ron)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.