Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat internal dalam rangka persiapan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Kamis (26/3/2026), secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan kualitas perumusan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berdampak terhadap pembangunan nasional.
Rapat dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh, mewakili Kepala Kantor Wilayah Johan Manurung. Turut hadir Ketua Tim Kerja BSK Ismail, Sekretaris Tim Kerja BSK Poppy Rinafany, jajaran JFT Analis Hukum, serta CPNS Analis Hukum dan Analis Kebijakan di lingkungan Kanwil.
Dalam arahannya, Rahmat Feri Pontoh menegaskan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan menjadi wadah strategis dalam menjawab berbagai tantangan, seperti fragmentasi regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kebutuhan akan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan.
“Forum ini juga diharapkan mampu mendorong penguatan kompetensi Analis Kebijakan melalui kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah maupun akademisi,” ujarnya.
Tim Kerja BSK melaporkan bahwa progres persiapan kegiatan secara umum telah berjalan baik. Sejumlah komponen utama telah diselesaikan, di antaranya penetapan SK Tim FKK, penyusunan Terms of Reference (TOR) dan rundown kegiatan, serta kesiapan sarana prasarana seperti ruangan, listrik, dan jaringan.
Selain itu, narasumber dari kalangan akademisi telah terkonfirmasi, dan sebagian undangan peserta telah didistribusikan kepada instansi terkait di wilayah tertentu.
Meski demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, seperti konfirmasi narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), penunjukan MC dan moderator, serta penyelesaian materi pendukung seperti sambutan pimpinan, laporan kegiatan, dan bahan paparan tim.
Rahmat Feri Pontoh berharap Forum Komunikasi Kebijakan dapat terlaksana secara optimal dan menghasilkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai instansi pemerintah maupun kalangan akademisi.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan koordinasi dengan pemerintah daerah yang belum menyampaikan data analisis kebijakan guna mendukung kelancaran distribusi undangan, baik secara daring maupun luring.
Sementara itu, Johan Manurung menyampaikan bahwa pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan diharapkan mampu memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, implementatif, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan hukum nasional.
Melalui rapat internal ini, Kanwil Kemenkum Babel menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan strategi kebijakan hukum yang berbasis kolaborasi, data, dan kebutuhan nyata di masyarakat. Forum Komunikasi Kebijakan diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
