Anggota Komisi I DPR: Penerapan Analog ke Digital Bikin Susah Rakyat

Jumat, 11 November 2022
Politisi Nurul Arifin

Jakarta, Sumselupdate.com – Penerapan sistem migrasi siaran televisi analog ke digital atau analog switch off (ASO) yang dilakukan pemerintah masih ruwet. Pemerintah tidak konsisten menerapkan kebijakan itu hanya di wilayah Jabodetabek.

“Penerapan ASO masih ruwet dan merugikan. Apalagi pemerintah tidak konsisten dan terus terang saya kurang setuju dilaksanakan hanya sebatas wilayah Jabodetabek, seharusnya secara nasional. Kalau tidak dilaksanakan secara nasional, tidak akan ada konsistensi dari pemerintah,” ujar anggota Komisi I DPR Nurul Arifin di ruang diskusi wartawan DPR Jakarta, Kamis
(10/11/2022).

Menurut Nurul Arifin, jika pemerintah ingin melakukan pengalihan, sebaiknya dilakukan keseluruhan, tidak hanya di wilayah Jabodetabek. Sehingga sistem ASO bisa terlaksana secara optimal.

“Pemerintah seperti buang badan terhadap kewajiban menyediakan infrastruktur yang tadinya analog akan menjadi digital. Tapi seolah-olah melegitimasi, pencabutan, pengalihan dari analog ke digital di seputaran Jabodetabek sudah mewakili Indonesia tidak benar,” kata Nurul.

Advertisements

Nurul menilai, kebijakan ini tidak akan mempersulit masyarakat kalau komitmen pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo dalam penyebaran alat bantu siaran digital berupa set box.

“Untuk mendistribusikan set box 6 juta unit dari data terpadu kesejahteraan sosial di TKS kementerian sosial, harusnya bisa dilaksanakan. Apalagi sudah tahu akan jatuh tempo 2 November, terakhir. Kan ada 3 tahapan begitu,” tegas Nurul.

Seharusnya kata Nurul,pemerintah bisa memproduksi, mendistribusikan 6 juta sesuai data. Sehingga 6 juta kepala keluarga kurang mampu bisa mendapatkan set box sesuai dengan haknya.

Anehnya, kata Nurul, dalam penerapannya set top box harus bersertifikat Kemenkominfo, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan.

“Jadi pertanyaan saya, kenapa harus bersertifikasi, kenapa harus ada monopoli?,” tanya politisi Partai Golkar tersebut.

Dikatakan, apabila pemerintah belum siap, sebaiknya tidak perlu terburu-buru menerapkan ASO. Pasalnya, dengan memaksakan kebijakan yang belum siap menjadi beban untuk rakyat.

“Hanya bikin rakyat usah, apalagi sekarang situasinya banyak krisis, kita tahu di bawah itu situasinya kayak apa. Ini yang saya sesalkan,” paparnya. (duk)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.