Anggota DPRD Pagaralam Ogah Deklarasi Menolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa Kecewa, Begini Tanggapan Susno Duadji

Suasana demonstrasi damai mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Pagaralam, Senin (12/10/2020).

Laporan: Novrico Saputra

Pagaralam, Sumselupdate.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) ogah mendekralarasikan untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Bacaan Lainnya

Tak pelak, keengganan para wakil rakyat untuk mendeklarasikan penolakan UU Cipta Kerja membuat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Pagaralam, kecewa berat.

Kekecewaan mahasiswa ini terungkap dalam demonstrasi damai di depan Gedung DPRD Kota Pagaralam, Senin (12/10/2020).

Aksi ini merupakan aksi kedua setelah sebelumnya aksi yang sama digelar pada Kamis (8/10/2020).

Namun karena saat aksi pertama mahasiswa tidak bisa menemui anggota DPRD karena sedang dinas luar, sehingga mahasiswa kembali menggelar aksi lanjutan dan kali ini langsung diterima oleh anggota DPRD Kota Pagaralam.

Saat mengelar aksi damai, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan kepada DPRD Kota Pagaralam untuk disampaikan ke DPR RI.

Enam tuntutan di antaranya yaitu mengagalkan UU Cipta Kerja serta menuntut Pemerintah dan DPRD serius dalam penanganan Covid-19.

Pantauan Sumselupdate.com, enam tuntutan mahasiswa tersebut sudah diterima oleh anggota DPRD Kota Pagaralam.

Suasana demonstrasi damai mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Pagaralam, Senin (12/10/2020).

Namun mahasiswa kecewa karena anggota DPRD Pagaralam tidak melakulan deklarasi penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta kerja yang diminta oleh mahasiswa.

Kordinasi Lapangan (Korlap) Aksi Damai Mahasiswa Pagaralam, Ivan mengungkapkan kekecewaannya karena DPRD dianggap tidak mendengarkan suara dari rakyat.

“Hari ini kita kecewa Pak, karena wakil rakyat kami sendiri tidak mendengarkan suara rakyatnya sendiri. Kami bingung apa tugasnya mereka jika tidak mendengarkan rakyatnya sendiri. Lalu suara siapa yang mereka wakili,” ujarnya.

Ditegaskan Ivan, seyogianya DPRD mengerti tuntutan mahasiswa yaitu adanya ketidak transparannya DPR RI dalam menyusun Undang Undang.

“Padahal tidak ada ketidak transparan yang membuat masyarakat menolak. Kenapa harus tengah malam disahkan. Namun di sini kami mengerti dari proporsi DPRD sendiri, adalah untuk menyampaikan saja dan mendukung suara rakyat ini namun ternyata tidak. Karena kalau untuk menyampaikan saja saya yakin ada pos dan sebagainya yang bisa menyampaikan suara kami,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pagaralam, Jenni Sandiyah mengatakan, DPRD menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa untuk dibawa ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan tahapan yang ada.

“Sudah kami setujui untuk menyalurkan aspirasi. Karena sejatinya DPRD ini ini tempat menyampaikan aspirasi dan selanjutnya disalurkan,” jelasnya.

Menyikapi kekecewaan mahasiswa terkait DPRD tidak menyatakan sikap menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja,  Jenni Sandiyah mengatakan, pihaknya sudah membuat kebijakan yang sudah maksimal yakni akan membawa aspirasi langsung ke pusat.

“Apabila adik-adik mahasiswa mengerti ini adalah aksi yang nyata daripada hanya sekadar statement. Karena saya harus hati-hati mengeluarkan statement karena banyak kejadian ini akan dipolitisir. Intinya tuntutan mahasiswa sudah diterima DPRD dan akan disampaikan langsung,” tegasnya.

Namun untuk memberikan statement mendukung atau tidak mendukung terhadap UU Cipta Kerja, menurut Jenny, perlu kajian yang mendalam.

Tokoh masyarakat Pagaralam Susno Duadji

Dia beralasan, DPRD ada arahan terkait dampak positif dari adanya Omnibus Law ini termasuk dampak negatifnya.

“Ini harus kami konsultasikan dulu, karena kami juga harus mendengar aspirasi dari masyarakat lainnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Susno Duadji. Untuk itu kami tidak bisa serta merta langsung mensetujui untuk menolak. Kita harus mempertimbangkan, nantinya kita sama-sama menyampaikan aspirasi dari adik-adik mahasiswa tadi,” ungkapnya.

Terpisah, tokoh masyarakat Pagaralam Susno Duadji dalam video singkatnya yang diterima Sumselupdate.com mengatakan, Omnibus Law UU Cipta Kerja sangat baik untuk pengusaha, rakyat, dan pekerja.

Dia berharap masyarakat Pagaralam, mahasiswa, pelajar, pemuda, dan segenapnya jangan terpengaruh dengan hal-hal negatif, apalagi mengadakan unjuk rasa sampai melakukan pengrusakan, penghancuran fasilitas publik.

“Saya orang Pagaralam yang tinggal di Jakarta. Sehubungan dengan kejadian beberapa hari ini di Jakarta maupun kota besar di Indonesia, adanya unjuk rasa terhadap disahkannya UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Undang-undang itu sangat baik, baik untuk pengusaha, rakyat maupun pekerja. Dan saya berharap masyarakat Pagaralam, mahasiswa, pelajar, pemuda, dan segenapnya, jangan terpengaruh hal-hal negatif apalagi mengadakan unjuk rasa sampai melakukan pengrusakan, penghancuran fasilitas publik yang sudah menjadi tindak kriminal yang merugikan kita semua. Tapi saya yakin masyarakat Pagaralam akan membantu pihak Polres dan Pemkot Pagaralam untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, damai, dan kondisif,” kata mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.