Jakarta, Sumselupdate.com – Saiful Mujani melontarkan pernyataan kontroversial dalam forum Halal Bihalal bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada 31 Maret 2026.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan publik setelah potongan video pidatonya beredar luas di media sosial.
Dalam forum yang dihadiri sejumlah akademisi dan pegiat demokrasi, seperti Feri Amsari, Ray Rangkuti, dan Islah Bahrawi, Saiful secara terbuka menyerukan perlawanan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Saiful menilai, setelah lebih dari setahun menjabat, Prabowo tidak lagi menunjukkan sikap kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik dan masukan publik. Ia bahkan menyimpulkan tidak ada lagi harapan untuk perubahan dari dalam pemerintahan.
Dari penilaian tersebut, Saiful menyatakan bahwa satu-satunya jalan yang realistis adalah menjatuhkan Prabowo. Namun, ia menilai langkah tersebut sulit dilakukan melalui mekanisme formal seperti pemakzulan di DPR atau MPR.
Menurutnya, dominasi koalisi pendukung pemerintah di parlemen membuat jalur konstitusional hampir tidak memungkinkan.
Sebagai alternatif, Saiful mendorong mobilisasi tekanan dari luar sistem, termasuk konsolidasi masyarakat sipil, aksi massa, hingga demonstrasi besar sebagai instrumen perubahan politik.
“Yang jalan hanya ini. Bisa tidak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Kalau menasihati tidak bisa, maka satu-satunya jalan adalah dijatuhkan,” kata Saiful dalam video yang beredar.
Ia menyebut gagasan tersebut bukan hal baru, karena sebelumnya pernah mengusulkan pendekatan serupa pada masa pemerintahan Joko Widodo saat mengkritik kebijakan tertentu.
Secara historis, Saiful dikenal sebagai pengamat yang kerap bersikap kritis terhadap Prabowo, termasuk sejak Pemilu Presiden 2014 melalui lembaga surveinya.
Pernyataan ini muncul di tengah dinamika politik April 2026, ketika kritik terhadap pemerintahan Prabowo mulai mengemuka, mulai dari isu ekonomi, konsolidasi kekuasaan, hingga perdebatan mengenai dinasti politik.
Reaksi publik pun terbelah. Sebagian pihak mendukung sebagai bentuk kebebasan berpendapat dalam demokrasi, sementara lainnya menilai pernyataan tersebut berlebihan dan berpotensi mengganggu stabilitas politik.
Secara analitis, gagasan tersebut memiliki landasan dalam konsep “people power” sebagai bentuk tekanan publik ketika institusi formal dinilai tidak efektif. Namun, seruan menjatuhkan presiden melalui mobilisasi massa juga dinilai memiliki risiko, seperti meningkatnya polarisasi sosial dan instabilitas politik.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
