Lahat, Sumselupdate.com – Kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang warga di Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, menjadi sorotan publik setelah dipicu kritik di media sosial.
Peristiwa tersebut mencuat setelah akun Facebook @Garda Prabowo Lahat mengunggah pernyataan terkait laporan warga berinisial J (39) yang diduga menjadi korban kekerasan oleh oknum kepala desa.
Korban disebut mengalami intimidasi hingga pemukulan setelah menyampaikan kritik terhadap kinerja kepala desa melalui kolom komentar di akun tersebut.
Dalam unggahannya, @Garda Prabowo Lahat menegaskan komitmen untuk mengawal proses hukum kasus tersebut hingga tuntas.
“Kami melalui tim hukum Garda Prabowo akan mengawal proses hukum ini sampai tuntas dan berharap tidak terjadi lagi kejadian serupa yang dilakukan oleh oknum kepala desa karena mendapatkan kritik oleh warganya sendiri,” tulis akun tersebut.
Selain itu, mereka juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan dana desa guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang di tingkat pemerintahan desa.
“Bersama Garda Prabowo kita awasi penggunaan dana desa,” lanjut pernyataan itu.
Unggahan tersebut langsung menuai beragam respons dari pengguna media sosial. Sejumlah warganet mengecam keras dugaan tindakan kekerasan tersebut, sementara lainnya mengingatkan pentingnya etika dalam menyampaikan kritik agar tidak memicu konflik.
Beberapa komentar bahkan menyinggung dugaan rangkap jabatan yang dilakukan oleh oknum kepala desa, yang dinilai berpotensi melanggar aturan. Namun, ada pula pengguna yang mengimbau agar persoalan disikapi secara bijak dan tidak memperkeruh suasana.
Situasi semakin memanas setelah beredarnya video yang diunggah akun tersebut, yang disebut sebagai bentuk pembelaan terhadap korban. Video itu turut memperluas perhatian publik terhadap kasus ini.
Diketahui, korban J telah melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Kepolisian Sektor Pajar Bulan, Kabupaten Lahat. Saat ini, proses hukum tengah berjalan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kebebasan berpendapat di ruang digital. Kritik sebagai bagian dari demokrasi diharapkan dapat disampaikan tanpa berujung pada tindakan kekerasan.
Masyarakat pun berharap aparat penegak hukum dapat menangani perkara ini secara profesional, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
