Muratara, Sumselupdate.com – Tiga pembangunan mega proyek jembatan permanen di tiga wilayah kecamatan dengan nilai ratusan miliar rupiah terbengkalai di wilayah Kabupaten Muratara.
Mandeknya pembangunan itu, menjadi sorotan serius pihak pemerintah setempat. Pasalnya, tiga bangunan ini merupakan aset milik kabupaten Induk Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang hendak diserahkan kepada Pemkab Muratara.
Abdullah, warga Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Muratara menuturkan pembangunan jembatan di wilayah mereka dimulai pada 2008 lalu dan terhenti pada 2010. Warga setempat bingung, pemerintah membangun jembatan tapi tidak membangun akses jalan.
Hingga saat ini, pembangunan itu terbengkalai dan tidak bisa difungsikan dengan maksimal karena pembangunan belum rampung dilaksanakan. “Ado jembatan tapi idak biso dipake percuma pak, kami disini perlu jalan. Sudah lamo kami idak biso lewat, kalau nak ke hilir susah nian,” keluhnya kemarin (27/3).
Dia juga menuturkan, akibat mandeknya pembangunan jembatan tersebut. Kondisi masyarakat yang berada di pulau kidak semakin terisolir. Akses utama yang menjadi penghubung di sekitar jembatan rusak berat kendati baru rampung dibangun Pemkab Muratara pada 2015 lalu. “Kami belum merdeka pak, jembatan dibangun idak selesai jalan baru dibangun satu bulan sudah hancur,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Abdi (35) warga Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Muratara yang mengeluhkan hal sama, di wilayah Desa Biaro, Kecamatan Karang Dapo terdapat bangunan jembatan permanen yang tak rampung. Hingga saat ini, jembatan itu tidak bisa digunakan dan hanya menjadi tontonan warga.
“Jembatanyo masih putus idak sampe ujung, jadi idak biso dipakai. Informasinyo jembatan itu ngarah langsung ke Nibung tapi sampai sekarang belum ado jalan,” timpalnya.
Di lain tempat, wakil bupati Muratara H Devi Suhartoni yang sempat melakukan pengecekan langsung ke jembatan Pulau kidak, Kecamatan Ulu Rawas, hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala.
Secara langsung dia mengungkapkan sangat prihatin dengan kondisi masyarakat Muratara di Ulu Rawas yang semakin terisolir, akibat dampak pembangunan tak rampung dan adanya indikasi permainan kontraktor dengan pejabat daerah terkait pembangunan jalan.
“Ada jembatan tidak bisa dipakai, ada jalan baru dibangun sudah rusak. Ini sangat miris, “tegasnya, singkat. Dia mengungkapkan, ada tiga jembatan besar yang akan diserahkan oleh Kabupaten Induk kepada Pemkab Muratara seperti Jembatan Pulau Kidak, Biaro dan Pauh.
“Tiga-tiganya jembatan itu belum rampung dikerjakan. Kami akan melakukan pengkajian secara teknis asesmen dan ekonomi asesmen, setelah pengkajian baru akan kita lakukan proses serah terima,” ungkapnya.
Selanjutnya, pihaknya akan melaporkan hasil kajian tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dapat memaksimalkan proses penyerahan aset daerah. “Kita lihat nanti, apakah jembatan itu layak atau tidak dan bermanfaat untuk perekonomian masyarakat atau tidak. Kita akan hitung nilainya berapa,” tegasnya.
Disinggung mengenai, akses jalan yang dibangun di periode 2015 untuk menghubungkan akses masyarakat dengan jembatan di wilayah Kecamatan Ulu Rawas. H Devi Suhartoni mengaku, akan memanggil langsung kontraktor serta dinas terkait.
Dia mengatakan setelah mengecek secara langsung, Devi menyatakan bangunan yang dilaksanakan oleh kontraktor tidak layak dan tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Pembangunan (RAP). Pihaknya akan menuntut kontraktor yang bersangkutan dan melaporkan kasus tersebut kepada BPK untuk ditindak lanjuti.
“Saya tidak peduli siapa yang mengerjakan jalan itu, saya akan laporkan. Kami ingin seluruh pembangunan di Muratara berkualitas tidak dibangun asal-asalan seperti ini,” ucapnya berang. (ain)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
