Sidang Lanjutan Suap 16 Proyek di Muaraenim, Mengungkap Jatah Uang Ketuk Palu

Sidang lanjutan kasus suap 16 paket proyek dana aspirasi DPRD Muaraenim 2019 dengan terdakwa mantan Ketua DPRD Aires HB, dan Kadis PUPR Ramlam Suryadi, di PN Tipikor Palembang, Selasa (1/12/2020).

Palembang, Sumselupdate.com – Sidang lanjutan kasus suap 16 paket proyek dana aspirasi DPRD Muaraenim 2019 dengan terdakwa mantan Ketua DPRD Aires HB, dan Kadis PUPR Ramlam Suryadi, di PN Tipikor Palembang, Selasa (1/12/2020), mengungkap adanya fee uang ketuk palu.

Hal tersebut terungkap saat JPU KPK menghadirkan enam saksi anggota DPRD Muara yang menjabat pada tahun 2019. Adapun keenam saksi tersebut, yakni Eksa Hariawan, Fitrianzah, Irul, Ishak Joharsah, Mardiansah dan Marsito.

Bacaan Lainnya

Saksi Eksa Hariawan dalam persidangan mengakui, adanya janji dari terdakwa Ramlan Suryadi, untuk memberikan fee uang ketuk palu dalam perkara ini.

“Pak Ramlan bilang kepada saya, katanya nanti ada uang ketuk palu buat anggota DPRD Muaraenim. Tapi saat saya menagih janji tersebut, Pak Ramlan tidak ada respon, bahkan pesan WhatsApp saya tidak dibalasnya,” katanya.

Jadi, ia tidak menerima uang ketuk palu yang dijanjikan oleh Ramlan Suryadi tersebut.

“Tidak ada saya menerima uang ketuk palu itu, baik uang dari Pak Ramlan Suryadi maupun dari orang lainnya,” ujarnya.

Hal yang sama dikatakan saksi Fitrianzah, sebagai anggota DPRD Muaraenim dirinya juga tidak menerima uang fee ketuk palu terkait suap 16 paket proyek dana aspirasi DPRD Muaraenim 2019 yang ada di DPRD Muaraenim.

“Tidak ada saya menerima uang apapun dan dari siapapun. Memang saat itu saya pernah mengirimkan pesan WhatsApp kepada Ramlan Suryadi, menyampaikan kalau saya minta ‘obat memehing’. Tapi itu bukan kode meminta uang, namun karena saat itu saya lagi galau dan panas dingin terkait usulan Pokir (Pokok Pikiran) aspirasi masyarakat di Dapil saya yang belum disetujui atau ACC,” ungkapnya.

Terkait kesaksian para saksi, JPU KPK, Rikhi Benindo Maghaz menegaskan, jika dalam perkara ini, pihaknya memiliki bukti dan dikuatkan dengan keterangan saksi jika ada pemberian uang fee ketuk palu dari Dinas PUPR Muaraenim yang uangnya bersumber dari kontraktor Robi Okta Fahlevi, yang telah lebih dulu divonis oleh hakim beberapa waktu lalu.

“Dalam persidangan saksi Eksa Hariawan mengakui adanya uang ketuk palu itu, walaupun saksi membantah menerima jatah uang fee tersebut. Sedangkan untuk saksi Fitrianzah yang di persidangan mengaku meminta ‘obat memehing’ kepada terdakwa Ramlan Suryadi, itu merupakan kode meminta jatah uang fee ketuk palu. Walaupun di persidangan saksi Fitrianzah juga membantah penerimaan uang tersebut,” terangnya.

Dilanjutkan JPU, para saksi yang membantah merupakan hak mereka. Akan tetapi pihaknya selaku JPU KPK memiliki barang bukti, jika fakta tersebut memang ada dan memang benar terjadi.

“Terkait para anggota DPRD Muaraenim ini, apakah bisa dijadikan tersangka dalam perkara ini, tentunya kemungkinan bisa saja terjadi seperti perkara yang terjadi di DPRD Sumatera Utara dan DPRD Malang. Tapi untuk di perkara ini, kami masih fokus dulu dengan terdakwa Aires HB dan Ramlan Suryadi,” tutupnya (Ron)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.