Sidang Dugaan Korupsi Bibit Talas, Hadirkan Empat Saksi

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Empat Lawang Iwan Setiadi.

Palembang, Sumselupdate.com – Sidang lanjutan dengan terdakwa Muhammad Riza bin Cik Mar, Kepala Pelaksana Kegiatan, dengan dugaan kasus korupsi proyek pengadaan bibit talas pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2015 kembali digelar.

Sidang yang dipimpin oleh hakim ketua Bongbongan Silaban ini beragendakan mendengarkan keterangan empat saksi  secara virtual di ruang Sidang Pengadilan Negeri Tipikor.

Read More

Saksi yang dihadirkan  secara virtual oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kab. Empat Lawang, Iwan Setiadi ini ada empat orang. Dimana tiga di antaranya merupakan saksi ahli.

Keempat saksi tersebut, pertama, Heni Rayhani Yusuf, saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU dari Direktorat Jendral Tanaman Pangan Kementrian Pertanian Jakarta.

Kedua, saksi ahli,  Adi Wibowo berasal dari  Kantor Perwakilan BPKP  Provinsi Sumsel. Ketiga, saksi ahli Darwindi yang berasal dari Inspektorat Pemda Kabupaten  Empat Lawang.

Sementara satu saksi lainnya merupakan saksi biasa, yakni Hj Nurhayati yang berasal dari perusahaan Bantaeng.

Dari pantauan wartawan saat ini sidang dugaan korupsi tersebut sedang discors untuk melaksanakan Isoma dan akan dilanjutkan lagi pukul 13.00 siang ini.

Saat dikonfirmasi terkait keterangan empat orang saksi yang dihadirkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Empat Lawang Iwan Setiadi menyatakan baru satu saksi yang dimintai keterangan.

“Ini belum tiga saksi ahli ya, baru saksi biasa atas nama Hj Nurhayati. Nanti setelah Isoma baru tiga saksi ahli yang akan memberikan keterangan,” jelasnya.

Dalam keterangan saksi Nurhayati, JPU Iwan menjelaskan bahwa saksi mengakui mengetahui bahwa yang dipesankan itu seharusnya bibit umbi, tetapi pihak perusahaan tidak melakukannya sesuai prosedur.

“Jadi dari keterangan Nurhayati  tadi bahwa, yang dipesankan  itu seharusnya bibit umbi, tetapi itu tidak dipesan oleh perusahaan sesuai prosedur yang ada,” terangnya.

Ia juga menyatakan bahwa seharusnya apabila pihak perusahaan memesan bibit  umbi, maka bibit tersebut terlihat dalam bentuk tanaman, namun tidak ada bibit umbi saat melakukan pengecekan saat itu.

Saat awak media menanyakan apakah perusahan itu sudah mengetahui seharusnya yang dipesan itu adalah bibit umbi.

JPU Iwan menyatakan dengan tegas seharusnya perusahaan sudah mengetahui hal tersebut, namun pihaknya masih akan terus melakukan pemanggilan saksi dalam perkara ini.

“Seharusnya tahu, tapi kita harus  tetap masih mendengarkan keterangan saksi-saksi terlebih dahulu dalam perkara ini, agar menemukan fakta-fakta baru lagi,” tuturnya.

Dalam dakwaan diketahui bahwa terdakwa Muhammad Riza diduga korupsi proyek pengadaan bibit talas sebesar Rp1,8 Miliar.

Ia juga menjelaskan bahwa, ditahun 2015 ada pengadaan bibit ubi talas yang mana proyek tersebut dimenangkan oleh terdakwa mengatasnamakan CV Putri Agung. Namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan kontrak kerja.

“Sebagaimana dalam kontrak kerjanya disebutkan penyediaan bibit itu dalam bentuk batang 15 cm, namun nyatanya terdakwa malah membeli umbi untuk di semai jadi tidak sesuai dengan spesifikasi proyek,” kata Iwan Setiadi yang juga Kasi Pidsus Kejari Empat Lawang saat membacakan dakwaan.

JPU Iwan menjelaskan, saat diaudit oleh BPKP menilai adanya total lost atau kerugian negara senilai lebih kurang Rp1,8 Miliar dari pengadaan bibit talas sebanyak kurang lebih mencapai 200.000 bibit talas sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja.

Iwan Setiadi menjelaskan, atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dikenakan pasal UU Tipikor No 2 dan 3 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Serta tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak pemberi kontrak kerja dalam hal ini Pemkab Empat Lawang. (Ron)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.