Rapat Paripurna DPRD Muaraenim Alot, Dewan Tuding Harmonisasi Eksekutif-Legislatif Hanya Retorika

Sidang paripurna DRPD Muaraenim

Muaraenim, Sumselupdate.com Suasana Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Muaraenim tentang penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus terhadap empat Raperda Kabupaten Muaraenim dan penandatanganan keputusan bersama penyampaian pendapat akhir Bupati Muaraenim terhadap empat Raperda Kabupaten Muaraenim, mendadak diskor hingga pukul 16.30 yang mana rapat dimulai pukul 10.00 Wib.

Rapat yang dipimpin oleh pimpinan sidang ketua DPRD Muaraenim Liono Basuki dan dihadiri oleh Pj Bupati Muaraenim H Nasrun Umar, Pj Sekda Emran Tabrani, Forkompimda, OPD di lingkup Pemkab Muaraenim dan anggota DPRD Muaraenim, Senin (21/3/2022) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muaraenim di kawasan Islamic Center.

Read More

Skors sidang dilakukan, lantaran dewan menilai harmonisasi antara legislatif dan eksekutif saat ini hanya sekedar retorika saja. Sebab pembahasan terhadap empat Raperda tidak maksimal, lantaran OPD yang dikirimkan untuk mengikuti pembahasan tidak bisa mengambil keputusan.

“Kami menyadari bahwasanya Raperda ini inisiatif DPRD. Kami sadar pula, tidak dapat mengeksekusi Raperda, karena perda ini akan dilaksanakan oleh OPD tetapi tidak ada komitmen sedikit pun kepada OPD untuk menjalankan dengan sungguh-sungguh, untuk melakukan penegakan terhadap Perda ini, miris sekali,” tegas anggota Pansus III DPRD Kabupaten Muaraenim Dwi Windarti dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Dilanjutkan, Dwi data di kepolisian menunjukan bahwasanya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Muaraenim tertinggi.

“Yang paling viral terakhir perempuan yang dibakar oleh oknum aparat penegak hukum yang sampai saat ini belum mendapatkan pendampingan apapun dari pemerintah Kabupaten Muaraenim,” lanjutnya dengan nada tinggi.

Kemudian, ia juga menegaskan untuk penanganan perlindungan perempuan dan anak butuh tenaga sikoklinis. Ternyata tidak ada satupun tenaga sikoklinis di Kabupaten Muaraenim. Bahkan di rumah sakit RSUD HM Rabaian yang menjadi rujukan tidak terdapat tenaga sikoklinis. Dan Dwi meminta agar eksekutif, kesanggupan menganggarkan. Namun, tidak mampu dijawab oleh OPD terkait.

“Saya mempresentasikan diri sebagai wakil dari perempuan-perempuan di Kabupaten Muaraenim, mempresentasikan diri sebagai wakil dari ibu-ibu yang ada di Kabupaten Muaraenim, penuh dengan keprihatinan melihat respon seperti ini dari OPD. Maka pada hari ini, lanjut Dwi, belum ada persetujuan raperda. Sebelum ada penandatanganan komitmen bersama, fakta integritas bahwasanya OPD akan memberikan support seluruhnya untuk penegakan peraturan daerah perlindungan perempuan dan anak,” urainya.

Selanjutnya, Dwi mengatakan bahwa pembangunan di Kabupaten Muaraenim harus memperhatikan perempuan dan anak.

“Pembangunan di Kabupaten Muaraenim harus memperhatikan perempuan dan anak. Pandanglah trotoar yang ada di Kabupaten Muaraenim tidak layak untuk anak dan lansia. Tengoklah sekolah-sekolah di Kabupaten Muaraenim belum ada yang layak untuk membimbing moral-moral mereka,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dwi menguraikan empat tahun yang lalu kabupaten Muaraenim dipermalukan dengan 12 orang anak pelajar menjadi korban sodomi. Tiga tahun yang lalu, lanjutnya, 6 orang anak pelajar juga menjadi korban sodomi. Dalam kasus tersebut, Pemerintah Kabupaten Muaraenim tidak pernah hadir.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada saudara Pj Bupati memerintahkan seluruh OPD untuk memenuhi keinginan kami, menandatangani komitmen bersama untuk menegakkan peraturan daerah perlindungan perempuan dan anak, saat ini juga,” lanjutnya.

Dituturkan Dwi juga, bahwa harmonisasi terkait kegiatan Musrembang adalah hak dewan untuk turut serta di dalamnya. Karena dewan bagian penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Muaraenim. Oleh karena itu, untuk kegiatan Musrenbang paparkan secara khusus kepada Badan Anggaran (Banggar) hasil kegiatan musrembang karena legislatif tahu apakah pokok-pokok pikiran dewan terakomodir atau tidak.

“Terkait harmonisasi kegiatan Musrembang ini bukan kali pertama. Ketika kita sedang membahas LKPJ diselenggarakan musrembang dan kita tidak berada di tempat, ini berulang kembali. Tentu ini preseden buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam Kabupaten Muaraenim,” ujarnya.

Selain itu, Dwi juga menegaskan mungkin ini harus menjadi evaluasi tersendiri bagi DPRD terhadap kinerja perangkat daerah. Nanti akan menjadi bagian satu kesatuan dalam LPPD setelah dokumen LKPJ selesai disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri, agar miss Harmonisasi seperti ini tidak terulang di kemudian hari.

“Sudah kita sampaikan di depan pak asisten yang mengawal Pansus III, seolah-olah kami (Dewan, red) yang ada di sini sudah menjadi almarhum dan almarhumah, tidak lagi didengar suaranya. Kami ingin melihat jika bakal pokok-pokok pikiran itu ada ketika Musrenbang dibuka. Tapi kita tidak bisa melihat karena secara fisik kita tidak bisa hadir,” terangnya.

Terakhir, Dwi kembali menegaskan bahwa Rapat Paripurna tersebut untuk diskor karena Pansus III ingin mendengarkan langsung komitmen OPD terkait.

“Pansus III akan menanyakan kembali kepada OPD-OPD tentang kesiapan mereka,” tutupnya.

Sementara itu, Pj Bupati Muaraenim H Nasrun Umar menyampaikan akan mengambil alih tanggung jawab semua apa yang menjadi komplain, keluhan dan ketidakpuasan khususnya dari Pansus III yang meminta rapat paripurna untuk ditunda keputusannya ditangan pimpinan. Kemudian raperda inisiatif dari DPRD Kabupaten Muaraenim tentang perlindungan perempuan dan anak.

“Mengingat rangkaian peristiwa kelihatannya perda ini (Perlindungan Perempuan dan Anak), Saya menangkap merupakan suatu keharusan dan saya apresiasi,” akunya.

Ketika kepala OPD tidak bisa menjawab pertanyaan pansus, artinya yang bersangkutan tidak mampu menjadi kepala OPD.

“Saat ini juga OPD-OPD yang terlibat pada rancangan peraturan daerah harus siap menandatangani komitmen dan harus mau bertanggungjawab terhadap komitmen itu, kalau OPD tidak mampu silakan mundur,” tegas HNU disambut riuh tepuk tangan.

Namun, ia sebagai nahkoda penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Muaraenim, tidak pernah menganggap perjalanan penyelengaraan pemerintahan ini hubungan baik legislatif dan eksekutif hanya retorika.

“Bukti, begitu tidak disetujui tidak jadi Raperda. Artinya tidak bisa sendiri eksekutif berjalan tanpa dukungan sepenuhnya dari legislatif. Mudah-mudahan ini hanya merupakan dinamika, harmonisasi yang kita lakukan didalam penyempurnaan pembahasan raperda, Insya Allah kami semua komitmen atas apa yang menjadi inisiasi dari dewan yang terhormat untuk mengajukan perda inisiasi tentang perlindungan perempuan dan anak,” pungkasnya. (rel)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.