Perubahan Terbaru ‘Lagi’ Aturan Karantina Bagi Para Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Ilustrasi/ Liputan6

Maraknya fenomena Varian virus baru “omicron” saat ini menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat. World Health Organization (WHO) telah menetapkan varian baru COVID-19, B.1.1.529 atau Omicron sebagai Variant of Concern (VOC) atau varian yang menjadi perhatian pada 26 November 2021. Sebagaimana dimuat pada situs website covid19.go.id pada tanggal 1 desember 2021. Gejala virus yang berasal dari negara Afrika ini berbeda dengan varian virus covid-19 sebelumnya. Indikasi awal menunjukkan bahwa varian Omicron tidak lebih berbahaya daripada varian Delta, seperti disampaikan Pejabat Kesehatan Amerika Serikat, Kompas.com (8/12/2021). Akan tetapi Kepala Penasihat Medis Presiden  AS Joe Biden, Anthony Fauci mengatakan, bahwa ilmuwan membutuhkan lebih banyak informasi sebelum mengambil kesimpulan tentang tingkat bahaya yang disebebkan oleh virus omicron.

Dari tayangan video youtube Sekretariat Presiden dalam rapat terbatas evaluasi PPKM pada tanggal  3  Januari   2022,   yang   dihadiri   oleh   beberapa   menteri   salah   satunya  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan konfirmasi kasus penyebaran omicron di Indonesia sudah mencapai 152 kasus. Negara yang sudah terditeksi juga meningkat dari sebelumnya dan paling banyak di negara Eropa. Selain itu hasil evaluasi rapat tersebut juga membahas mengenai perubahan masa karantina para pelaku perjalanan luar negeri. Sebelumnya berdasarkan Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina Dan Kewajiban Rt-Pcr Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri tanggal 1 januari 2022 menyebutkan bahwa Warga Negara lndonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri wajib melakukan karantina dengan jangka waktu 14×24 jam dari negara/wilayah asal kedatangan dengan kriteria :

Read More

  1. Telah mengonfirmasi transmisi komunitas varian baru SARS-CoV-2 1.1.529;
  2. Secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas kasus varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529; dan
  3. Jumlah kasus konfirmasi SARS-CoV-2 B.1.1.529 lebih dari 10.000 kasus

Sedangkan wajib karantina dengan jangka waktu 10×24 jam dari negara yang tidak masuk dalam kriteria diatas. Perubahan karantina yang disampaikan Menko Marvest yang sebelumnya 14 hari berubah menjadi 10 hari dan yang 10 hari berubah menjadi 7 hari.

Menurut saya cepatnya perubahan aturan karantina mengundang tanya tersendiri. Apakah memang sudah didasarkan perencanaan yang matang ? Ditambah lagi baru saja kita merayakan momen natal dan pergantian tahun baru, menurut Satgas Udara Bandara Soetta mencatat terjadi peningkatan keberangkatan WNI ke luar negeri, liputan6.com 15/12/2021. Hal tersebut tentunya menciptakan gambaran akan banyaknya WNI yang kembali pulang ke tanah air. Pengurangan masa karantina disituasi ini akankah bisa menjadi salah satu upaya yang berhasil dalam pencegahan penularan omicron.

Jika hal tersebut diatas dikaitkan dengan komunikasi organisasi dan kepemimpinan, Everet M. Rogers (1990) dalam bukunya Communication in Organization, mendefinisikan organisasi sebagai suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, melalui jenjang kepangkatan, dan pembagian tugas. Pemerintah yang melibatkan kementerian dan lembaga harus lebih mengutamakan koordinasi dan kolaborasi dalam merumuskan sebuah kebijakan dengan berdasarkan kajian yang jelas.

Unsur-unsur organisasi yang sederhana terdiri dari:

  1. Man

Orang-rang yang terlibat yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari unsur pimpinan (Presiden) beserta jajarannya dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

  1. Kerjasama

Koordinasi dan kolaborasi yang sesuai merupakan bentuk dari kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.

  1. Tujuan bersama

Tujuan yang ingin dicapai terkait dengan kasus contoh aturan karantina untuk menghindari penyebaran virus covid-19 varian omicron.

Dengan adanya kasus convid-19 varian omicron ini, diharapkan kepada pemerintah untuk bisa lebih matang menyiapkan skenario pencegahan dengan menerapkan aturan karantina bagi WNI yang telah melakukan perjalanan dari luar negeri yang tentunya menyesuaikan dengan perkembangan kasus yang ada. Kemudian terkait aturan karantina yang begitu cepat berubah jangan sampai membuat kebingungan ditengah masyarakat atau malah memunculkan lagi kasus ”kabur dari karantina”. Kalaupun ada yang menyalahi aturan tersebut maka aparat penegak hukum harus tegas dalam memberikan sanksi/hukuman jangan sampai muncul kecemburuan sosial atau rasa tidak adil terhadap mereka yang disiplin terhadap aturan. Semoga Pemerintah dapat lebih baik mengatasi penyebaran covid-19 varian baru omicron, tentunya dengan belajar dari pengalaman sebelumnya terkait penyebaran covid-19 varian delta.(**)

 

Catatan:

Penulis: Sri Eka Yati

 Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi STISIPOL Candradimuka Palembang

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.