Pertumbuhan Ekonomi Muratara Meningkat, Namun Kualitas SDM Masih Rendah

Bupati Muratara HM. Syarif Hidayat

Muratara, Sumselupdate.com -Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) Drs H M Syarif Hidayat, MM, menegaskan pertumbuhan ekonomi Muratara mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2013 pertumbuhan ekonomi mencapai 2,10 persen. Sedangkan tahun 2014 tumbuh menjadi 11,74 persen.

Bacaan Lainnya

Di bidang komoditas batubara meningkat 37,97 persen, pendidikan 11,42 persen, kesehatan 9,48 persen, informasi dan komunikasi 8,16 persen, pengadaan listrik dan gas 7,77 persen, pengadaan air bersih 6,73 persen, lapangan usaha jasa 5,58 persen, dan lapangan usaha keuangan dan asuransi 4,95 persen.

“Tumbuhnya ekonomi suatu daerah, akan memberikan gambaran terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa, dan juga memberikan gambaran tentang peningkatan pendapatan perkapita, sehingga dapat memberikan kontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan, “jelasnya pada rapat paripurna penyampaian LKPJ 2015, Selasa (7/6).

Dalam kesempatan into, ia tidak menampik masih ditemukan beberapa masalah dan kendala di tingkat lapangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembantuan, seperti permasalahan DIPA, Petunjuk dan Tekhnis (Juknis) serta Juklak yang terlambat sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya menjadi terhambat.

Kondisi ini ditambah dengan lemah dan kuantitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang masih kurang, begitu juga koordinasi dan pengawasan yang juga dirasa kurang.

“Kedepan kita berharap agar seluruh badan, dinas, kantor dan unit kerja lainnya untuk bergerak lebih aktiv agar dana-dana dari tugas pembantuan dapat lebih ditingkatkan, tentunya dengan cakupan program lebih luas,” harapnya.

Masih katanya bahwa penyampaian LKPJ merupakan ‎salah satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan oleh Bupati dalam sidang Paripurna DPRD, berupa intisari LKPJ yang diterima DPRD setiap akhir tahun anggaran.

“Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 71 ayat (1,2 dan 3), disebutkan bahwa Kepala Daerah Wajib memberikan LKPJ kepada DPRD,” katanya.

Dalam LKPJ ini disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggara tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

“LKPJ ini merupakan progres report dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepala daerah, dalam konteks Rekonstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tuturnya.(ain)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.