Muratara, Sumselupdate.com – Pasca penyerangan di Mapolsek Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Rabu (18/1) oleh Suku Anak Dalam, kali ini beberapa perwakilan suku anak dalam mendatangi Kantor Bupati Muratara, Kamis (19/1/2017).
Bustomi, salah satu masyarakat suku anak dalam menjelaskan dari lahan seluas 1.400 Ha, 400 ha menjadi tanah adat yang sekarang banyak diklaim oknum tidak bertanggung jawab.
“Kami menunggu kejujuran Pemkab atas lahan 400 Ha tersebut yang merupakan tanah ada dan dalam permasalahan pengrusakan di Mapolsek suku anak dalam jadi kambing hitam, kami mohon pemerintah daerah menyelesaikan,” ujar Bustomi.
Menurutnya, untuk lokasi tanah suku adat yakni Sungai Gemang, Sungai keruh sampai Sungai serdang, egitu juga di Taburanjeng untuk lahan berladang.
“Yang dari tebing tinggi, mereka anak keturunan, tinggal di desa, bukan kelompok suku anak dalam,” ujarnya.
Kapolres Mura AKBP Harri Brata melalui Kasat Intel AKP Edi Putra Jaya mengatakan kejadian kemarin adalah pemanfaatan atau telah ditunggangi oknum tidak bertanggung jawab.
Karena yang melakukan aksi kericuhan tersebut bukan dilakukan suku anak dalam asli Kecamatan Nibung, melainkan oleh masyarakat tebing tinggi yang mengatasnamakan SAD.
“Di ruangan ini kita hadirkan saksi hidup sejarah, Bustomi, Rahman yang pertama kali membuka dan menetap di sana sejak 1995,” ujarnya.
Wakil Bupati Muratara H Devi Suhartoni mengatakan untuk tuntutan warga Suku Anak Dalam (SAD) Tebing Tinggi, pemerintah sudah mengirimkan surat ke Menteri Lingkungan Hidup dan Perkebunan untuk meminta petunjuk persoalan ini, karena menyangkut tanah seluas itu bukan kapasitas daerah lagi.
“Kita sudah menyurati pusat, karena kalau sudah menyangkut tanah seluas itu bukan kapasitas daerah lagi,” kata Devi. (ain)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
