Pendampingan Diversi ABH Dalam Perkara Pencurian Ringan

Dedi Setiawan S.H.

Penulis : Dedi Setiawan S.H (Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Bapas Kelas I Palembang, Kanwil Kemenkumham Sumsel)

SEBELUM membahas mengenai pelaksaan pendampingan diversi seyogyanya kita harus mengetahui definisi dari diversi itu sendiri. Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Read More

Melalui Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restorative.  Tentu dalam pelaksanaan diversi ini harus melakukan pendekatan yang menyeluruh kepada para pihak dan kepekaan Pembimbing Kemasyarakatan di dalam menemukan pemecahan masalah yang solutif sehingga para pihak yang bersengketa dapat menerima kesepakatan diversi dengan baik.

Pelaksanaan pendampingan diversi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dimulai pada tingkat pra adjudikasi di Kepolisian jika diversi tidak berhasil dteruskan ke tingkat adjudikasi di Kejaksaan, jika belum berhasil dilaksanakan maka terakhir dilaksanakan di Pengadilan.

Setelah melakukan penggalian data melalui wawancara dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta melihat dan memperhatikan data dukung yang ada seperti hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dokumen kependudukan anak.

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Penelitian Kemasyarakatan dan didalam Penelitian Kemasyarakatan tersebut termuat rekomendasi mengenai rekomendasi apa yang terbaik bagi anak dan dapat diselesaikan diluar proses litigasi dalam hal ini melalui diversi, tentu rekomendasi tersebut harus selaras dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam memberikan rekomendasi diversi tentu harus memperhatikan mengenai syarat-syarat diversi. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

  1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan diversi ini harus dilaksanakan pada tiap tingkatanya jika tidak mendapatkan hasil sepakat, bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal ini kami akan menguraikan pendampingan diversi pada tindak pidana Pencurian ringan yang memungkinkan untuk dilaksanakannya diversi sebagai upaya terbaik bagi kepentingan anak.

Tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur didalam Pasal 364 KUHP menentukan bahwa pencurian ringan hanya dapat didakwakan terhadap pencurian dengan harga barang yang dicuri tidak tebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Dilihat dari besaran nilai kerugianya tentu sangat kecil untuk kondisi saat ini dan tidak akan mampu mengcover kondisi tindakan hukum yang mucul ditengah masyarakat dalam hal ini yang dilakukan oleh anak-anak.

Pada saat itu kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan mendapati bahawa anak yang berinisial R melakukan pencurian bersama teman-temanya yang satu diantaranya adalah orang dewasa.

Ketiganya melakukan pencurian 9 (sembilan) tandan buah sawit di salah satu Perusahaan perkebunanan sawit. Satu tandan buah sawit lebih kurang sekitar 25 kg  (dua puluh lima kilo gram) sedangkan harga perkilonya sekitar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) sehingga dapat diasumsikan nilai kerugianya sekitar Rp675.000,- (enam ratus jutuh puluh lima ribu rupiah). Dilihat dari kerugianya tentu lebih dari Rp250.000 (dua ratus lima putuh rupiah) yang sesuai dengan Pasal 364 KUHP mengenai tindak pidana pencurian ringan.

Namun, di sini kita perlu melihat Peraturan Mahkamhah  Agung yang termuat didalam Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun2012:

Kata-kata “dua ratus puluh lima rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ini artinya tindak pidana yang dilakukan anak yang berinisial R diatas termasuk dalam kategori pencurian ringan Pasal 364 KUHP dan termasuk tindak pidana ringan.

Kondisi lainya yang harus diperhatikan adalah anak mempunyai hak untuk tidak ditahan sesuai Perma No. 2 Tahun 2021 bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi.

Setelah Pembimbing Kemasyarakatan membuat penelitian kemasyarakatan dan menyerahkan hasilnya di pihak kepolisian yang dalam hal ini merekomendasikan pelaksanaan diversi berupa mengembalian kerugian dan menyerahan kembali ke orang tua dengan pertimbangan dari hasil penggalian data Penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan dan diperkuat dari hasil sidang Tim Pengawas Pemasyarkatan.

Maka selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dan penyidik melakukan komunukasi intens mengenai para pihak yang akan dipertemukan dan waktu dan tempat pelaksanaan diversi tersebut. Pihak-pihak yang dilibatkan yakni anak pelaku, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial professional, tokoh masyarakat setempat dan apparat penegak hukum yang saat itu terlibat sesuai tingkatannya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai sumber daya pendukung pelaksanaan diversi adalah menggali terlebih dahalu permasalahan dasar mengapa anak tersebut melakukan tindak pidana dan mengkomunikasikan kepada para pihak.

Menekankan kepada orang tua mengenai bentuk pertanggungjawaban yang mampu dilakukan sebagai bentuk itikad baik dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

Membuat anak pelaku menyadari kesalahanya dan berkomitmen untuk tidak akan mengulangi perbuatanya. Serta berkomunikasi terlebih dahulu kepada pihak korban mengenai kedudukan anak didalam hukum serta memberikan gambaran yang mudah dicerna mengani keadilan restorative di dalam pelaksaan diversi ini serta berbagai macam opsi yang bisa timbul dari kesepakatan diversi seperti pengembalian ganti kerugian dan lain sebagainya.

Serta memberikan gambaran bahawa pelaku anak hanya mendapat maksimal hukuman setengah dari pelaku dewasa Sesuai Pasal 81 ayat (2) UU Nomor. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menjelaskan bahwa ancaman pidana terhadap anak adalah separuh atau setengah dari orang dewasa.

Dalam hal ini anak R melakukan tindak pidana Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 3 (tiga) bulan sehingga korban perlu mengetahui hal tersebut sebagai pertimbangan korban dalam mengambil keputusan.

Setelah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan didapatkan fakta bahwa anak melakukan tindak pidana tersebut karena ingin mendapatkan uang untuk bermain game online melalui ponselnya dan karena ajakan orang dewasa yang telah beberapa kali melakukan tindak pidana tersebut serta kurang pengawasan dari orang tua mengenai pergaulan anak tersebut serta saat dilakukan wawancara anak nampak tertekan karena anak masih sekolah sehingga takut jika anak harus berhenti sekolah karena harus menjalani pidana.

Setelah menentukan waktu yang tepat, Pembimbing Kemasyarakatan sebagai fasilitator dalam musyawarah diversi mempersilahkan para pihak untuk mengutarkan hal-hal yang hendak disampaikan didalam musyawarah diversi tersebut.

Pembimbing Kemasyarakata meskipun sebagai pendamping anak pelaku harus memposisikan diri sebagai pihak yang netral dan mampu menjadi fasilitator, mediator yang hadal agar tercapai kesepakatan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perkara ini pihak anak diwakili oleh ayah anak mengutarakan penyesalannya dan permohonan maafnya dan bersedia menganti kerugian akibat tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anaknya. Serta anak-anak yang terlebih dalam hal ini mengutarakan permohonan maafnya ke pada pihak korban yang diwakili oleh kepala keamanan perusahaan dan asisten manager perusahaan perkebunan sawit tersebut.

Kemudian fasilitator mempersilahkan pihak perusahaan mengutarakan keinginannya, dalam hal ini pihak perusahaan menyadari anak-anak pelaku tindak pidana tersbut masih mempunyai masa depan yang baik, tidak meminta ganti kerugian dan meminta anak untuk melaksanakan wajib lapor selama satu minggu sekali selama satu bulan di Polres setempat dan meminta orangtua anak bersedia mengawasi anak-anaknya agar hal serupa tidak terulang.

Kesepakatan hasil diversi tersebut dituangkan dalam Berita acara musyawarah diversi dan juga memuat mengenai surat kesepakatan diversi.  Kemudian Pembimbing Kemasyarkatan dengan berkoordinasi dengan penyidik setempat mendaftarkan penetapan kesepakatan diversi tersebut di Pengadilan Negeri setempat sebagai legalitas hukum mengikat mengenai pelaksanaan diversi tersebut.

Pada hakikatnya penyelesaian perkara yang melibatkan Anak Berhadapan Dengan Hukum mengedepankan keadilan Restoratif. Sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menyebutkan “Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”, sehingga seluruh aparat penegak hukum dan pihak lainnya yang terlibat di dalam Peradilan anak di dalam menjalankan tugasnya mengedepankan Keadilan Restoratif sebagai upaya terbaik dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semul adan bukan pembalasan. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.