Pemilihan Anggota BPK 2021, Presiden Harus Tegak di Atas Rel Konstitusi

Pakar Ilmu Hukum dan Pemerintahan Putra Adi Soerjo.

Jakarta, Sumselupdate.com – Pakar Ilmu Hukum dan Pemerintahan Putra Adi Soerjo mengatakan, polemik seleksi anggota BPK RI terus berlanjut.

Pada 14 September 2021 Paripurna DPR RI telah menetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Anggota BPK terpilih.

Read More

Sebelumnya Nyoman Adhi adalah calon anggota BPK TMS (Tidak Memenuhi Syarat) formil sebagai calon berdasar ketentuan Pasal 13 Huruf J UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK.

Pasal tersebut sudah diuji di MK dan berdasarkan putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2013 Tanggal 18 September tahun 2014, MK menyatakan pasal tersebut konsitusional.

Mahkamah Agung juga sudah dua kali mengeluarkan pendapat hukum atas permintaan DPR melalui Fatwa Nomor 118/KMA/IX/2009 dan Fatwa Nomor 183/KMA/HK.06/08/2021 yang isinya pasal 13 huruf J UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK  syarat mutlak untuk menghindari conflict of intrest.

“Tiga  produk lembaga hukum tersebut diabaikan  DPR RI dan justru menetapkan calon anggota BPK TMS sebagai Anggota BPK terpilih. Hal tersebut akan menjebak Presiden. Presiden terikat sumpah untuk menjalankan hukum dan konstitusi tanpa penyelewengan sedikitpun. Presiden dalam hal ini tidak hanya akan menjadi tukang cuci piring atas pelanggaran UU tapi akan menjadi subjek utama melakukan pelanggaran UU jika mengeluarkan SK pengesahan  Nyoman Adhi. Presiden harus hati-hati dalam hal tersebut,” ujar Suryo di Jakarta, Kamis (7/10/2021).

Menurut Suryo, BPK adalah lembaga yang kedudukannya diatur konstitusi pasal 23 UUD 1945. BPK memiliki kewenangan  besar yang dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tidak boleh ada cacat formil.

Masuknya Anggota BPK TMS akan berakibat pada illegalnya seluruh produk BPK sebagai kelembagaan.

“BPK memiliki wewenang dan otoritas besar. Produk BPK tidak boleh dichalange oleh anasir ilegal yang bekerja membuat putusan di dalamnya. Produk BPK akan batal demi hukum jika ada salah satu anggota nya TMS,” kata Suryo

Suryo menyarankan agar Presiden mengembalikan nama yang telah dikirim  DPR karena akan menjadi jebakan keras dalam kapasitas Presiden yang tidak boleh salah melegalisasi pelanggaran hukum.

“Presiden harus mengembalikan nama Anggota BPK TMS ke DPR dan untuk memenuhi ketentuan UU yang mewajibkan nama anggota BPK terpilih sudah ada sebelum  20 Oktober 2021, sehingga DPR bisa mengirimkan nama dengan perolehan urut seuara berikutnya yang memenuhi syarat formil untuk disahkan Presiden,” kata Suryo. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.