Opini: Pemasyarakatan: Peran Vital Stake Holder di Balik Jeruji Besi

Penulis: - Sabtu, 18 Mei 2024
Pembinaan Kerohanian di Rumah Tahanan Kelas IIB Boyolali, Jawa Tengah.

PEMASYARAKATAN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menyatakan tugas dan peran pemasyarakatan sendiri adalah melakukan pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Namun, berbagai masalah hadir dari balik jeruji besi mulai dari efektivitas proses rehabilitasi, kesehatan fisik dan mental narapidana, pendidikan, dan progam pembinaan yang ada.

Bacaan Lainnya

Lalu apakah pemasyarakatan mampu menjalankan tugasnya sendiri? atau mereka memerlukan sinergitas dengan pihak lain?

Pekembangan zaman membuat segala sistem dalam birokrasi ini menjadi lebih kompleks dengaan tujuan yang masif begitu pula pada pemasyarakatan di Indonesia. Harapannya pemasyarakatan mampu mewujudkan proses reintegrasi sosial yang baik atau proses pengembalian narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani hukuman.

Namun dalam praktiknya pemasyarakatan tidak hanya melibatkan petugas dan narapidana saja, tetapi juga pihak-pihak  lain yang disebut Stakeholder.

Peran mereka dalam pemasyarakatan sangatlah penting dalam menjaga efektivitas dan keberlanjutan sistem pemasyarakatan.

Stakeholder menjadi bagian vital yang fungsinya terkadang tidak dilihat oleh masyarakat namun dapat dirasakan dampaknya oleh para narapidana.

Salah satu Stakeholder terdekat adalah keluarga narapidana. Peran mereka dalam membangun moral narapidana sangat penting dalam proses rehabilitasi.

Dukungan moral, emosional dan finansial adalah sebagian  dari peran keluarga terhadap narapidana. Selain itu dengan terlibatnya keluarga narapidana dalam pemasyarakatan akan membatu narapidana kembali kelingkungan sosialnya dan memberi dukungan agar tidak kembali melakukan kejahatan.

Selain keluarga, Stakeholder lain yang perlu diperhatikan perannya adalah masyarakat. Masyarakat adalah tempat kembalinya narapidana setelah menjalani hukuman.

Oleh karena itu, masyarakat perlu turut serta dalam memberikan kesempatan bagi narapidana untuk bersosialisasi secara aktif dan positif di lingkunagn sosial. Dalam masyarakat sendiri terdapat LSM yang dapat membangun Kerjasama aktif dengan UPT Pemasyarakatan dalam proses pembinaan dengan progam yang inovatif dan kreatif.

Dukungan masyarakat juga membuat peluang narapidana untuk mengintegrasikan diri lebih besar setalh bebas dari hukuman.

Kemudian stakeholder lain yang sangat penting adalah pemerintah. Pemerintah sangat memegang peran vital dalam sistem pemasyarakatan. Pemerintah sebagai pelaksana dan pengawas membuat peran mereka cukup vital dan perlu secara intensif dalam sistem pemasyarakatan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung proses rehabilitasi narapidana.

Dukungan ini dapat berupa pembangunan infrastruktur yang memadai, progam pelatihan kerja, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemberian anggaran yang cukup, dan kebijakna vital lainnya.

Lembaga pemerintah lain juga turut serta dalam proses pemasyarakatan seperti Kepolisisan dan Kejaksaan yang menunjukan adanya sinergitas yang kuat antar lembaga pemerintahan.

Stakeholder terpenting adalah petugas sebagai pihak utama dalam menjalankan proses pembinaan dan rehabilitasi narapidana.

Mereka menjadi eksekutor utama dalam terwujudnya proses reintegrasi sosial yang sempurna. Dengan kompleksnya permaslahan yang ada dan hadirnya uluran tangan dari para stakeholder  diharapkan membuat sistem pemasyarakatn di Indonesai lebih maju dan mampu mencapai tujuan.

Peran vital Stakeholder akan terlihat dalam berbagai permasalahkan kompleks yang dihadapi pemasyarakatan, dukungan moril dan materil kepada narapidana bukanlah hal yang spesial bagi mereka namun itu wajib diberikan mengingat yang dibatasi hanyalah kemerdekaannya.

Hal yang menjadi kunci bagi suksesnya suatu sistem adalah sinergitas antara para pemangku kewenangan yang ada.

Pada masalah ini Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, dan para Stakeholder yang berkepentingan sebagai penopang system pemasyarakatan harus mampu bekerja dengan baik dalam membagun pemasyarakatan di zaman modern ini. (**)

Naufalhilmi Fisilmikafah Wijanarko.

Biodata Penulis

Naufalhilmi Fisilmikafah Wijanarko merupakan Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang saat ini menjalani tahun ketiga pendidikan. Penulis Lahir di Surakarta tanggal 9 Januari tahun 2002. Penulis pernah mengeyam pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Surakarta dan tamat pada tahun 2020. Besar harapannya penulisan artikel ini menjadi awal bagi penulis dalam dunia literasi di lingkungan pendidikan terutama dengan objek masalah Pemasyarakatan.

Nomor Telepon           : 08813803591

Email                           : [email protected]

Alamat                        : Bibis Wetan RT. 002/ RW. 021, Gilingan, Banjarsari, Surakarta

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.